Kasus Pengadaan Tanah Relokasi Korban Banjir Bima 2017, Penerima Kuasa Pemilik Lahan Dihukum Lebih Berat

Mantan Kadis Perkim Kota Bima Hamdan (kiri) dan penerima kuasa pemilik lahan Usman (paling kanan) berjalan memasuki ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 6 April 2021 saat menghadiri sidang pembacaan putusan perkara korupsi pengadaan lahan untuk relokasi korban terdampak banjir Bima 2017.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kadis Perumahan dan Permukiman Kota Bima Hamdan dihukum penjara selama empat tahun enam bulan. Hamdan terbukti korupsi pengadaan lahan relokasi banjir tahun 2017 yang merugikan negara Rp1,638 miliar. Sementara calo tanah yang menerima kuasa dari pemilik lahan, Usman dihukum lebih berat, enam tahun penjara.

Putusan tersebut dibacakan Selasa, 6 April 2021 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim I Ketut Somanasa. Hamdan terbukti membayar tanah di atas harga. Sementara Usman menerima pembayaran lebih dari harga tanah. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hamdan dengan penjara selama empat tahun enam bulan,” kata Somanasa membacakan amar putusan.

Iklan

Hamdan juga dijatuhi pidana denda Rp200 juta yang apabila tidak dibayar harus diganti kurungan empat bulan. Sementara terdakwa Usman diputus bersalah sehingga dijatuhi pidana penjara selama enam tahun, denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan. “Menghukum terdakwa Usman membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp1,638 miliar,” ucap Somanasa.

Uang pengganti kerugian negara itu harus dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar maka harta benda Usman disita dan dilelang. Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka Usman wajib menggantinya dengan penjara selama satu tahun enam bulan.

Somanasa menjelaskan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Putusan didasarkan pada pembuktian unsur pasal 2 juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hal yang memberatkan Usman, kata Somanasa, yakni menikmati keuntungan dari perbuatan tindak pidana korupsi. “Terdakwa menerima pembayaran lebih dari harga tanah sebenarnya,” ucapnya.

Putusan ini berangkat dari pertimbangan bahwa Hamdan membayar pengadaan tanah untuk kebutuhan kepentingan umum dengan tidak mengikuti aturan. Kota Bima pada tahun 2017 membeli tanah seluas 4,29 hektare di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Rapat sosialisasi pengadaan lahan hanya dihadiri Usman. Disepakati harga tanah sebesar Rp11,5 juta per are.

Dalam rapat itu terdakwa Hamdan tidak mengundang seluruh pemilik tanah yang berjumlah 10 orang. Usman yang juga pemilik lahan juga menjadi kuasa untuk sembilan pemilik lahan lainnya. Hamdan langsung menyatakan banding atas putusan itu. Demikian juga dengan Usman yang merasa vonis pidana terhadapnya tidak adil. “Uang negara dianggap saya ambil padahal tidak saya makan. Itu gunung saya ratakan jadi lahan tanpa sepeserpun saya dikasih uang. Saya merasa dikriminalisasi, saya nyatakan saya banding,” ucapnya.

Penasihat hukum Usman, Syarifuddin Lakuy menjelaskan ada fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dipertimbangkan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurutnya, surat kuasa terhadap Usman sah. Merujuk pada pasal 71 ayat 1 huruf C Perpres No71/2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. “Di huruf c diatur pihak yang berhak dapat memberikan kauasa kepada pihak lainnya. Siapa saja itu berhak, maka itu sah,” jelasnya.

Syarifuddin pun menyinggung soal uang yang disebut dinikmati Usman. Menurutnya hal itu juga tidak beralasan. “Hanya Rp200 juta yang diterima, dianggap itu uang lelah Pak Usman yang meratakan tanah. Sisanya untuk pembayaran tanah. Itu yang tidak dipertimbangkan,” terangnya. Sementara jaksa penuntut umum Fajar Alamsyah Malo belum memutuskan untuk turut mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut. “Kami pikir-pikir dulu,” ucapnya singkat.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum sebelumnya mengajukan tuntutan terhadap Hamdan dengan pidana penjara selama lima tahun enam bulan, dan denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Usman juga dituntut sama, pidana penjara lima tahun enam bulan dan denda Rp300 juta subsider empat bulan. Ditambah membayar pengganti kerugian negara Rp1,638 miliar subsider dua tahun penjara. (why)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional