Kasus Pengadaan Lahan Relokasi Korban Banjir, Kejati NTB Tahan Mantan Kadis Perkim Kota Bima

Mantan Kadis Perkim Kota Bima, HD tersangka kasus pengadaan lahan relokasi korban banjir tahun 2017 berjalan dengan pengawalan jaksa Kejati NTB, Selasa, 24 November 2020 saat hendak dimasukkan ke mobil tahanan.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menjebloskan mantan Kadis Perkim Kota Bima, HD ke sel tahanan, Selasa, 24 November 2020. Penahanan ini dilakukan dalam pelimpahan tahap dua. Penahanan HD molor sehari. Sebab sebelumnya hasil tes cepat HD reaktif Covid-19. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, prosedur selanjutnya dengan membawa HD untuk mengikuti tes swab. “Hari ini (kemarin) hasil keluar. Hasil tes swab-nya negatif Covid-19 sehingga kita lanjutkan proses penahanannya,” ujarnya.

HD menuju Rutan Polda NTB sekitar pukul 12.00 Wita dengan pengawalan jaksa. “Dia menyusul tersangka US menjadi tahanan. US sudah ditahan lebih dulu sehari sebelumnya karena rapid testnya nonreaktif jadi bisa langsung masuk sel,” imbuh Dedi. Tersangka HD dan US masing-masing dijerat dengan Pasal 2 (1) atau Pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Tersangka HD diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menguntungkan US dalam proses pengadaan lahan relokasi korban banjir Kota Bima tahun 2017 lalu. HD sebagai ketua tim pembebasan lahan membayar total Rp4,9 miliar kepada US. Pembebasan lahan ini meliputi 10 bidang tanah di Kelurahan Sambinae, Kota Bima.

Dalam prosesnya, US mewakili keseluruhan warga yang dibebaskan lahannya. Dalam hal ini US juga merupakan salah satu pemilik lahan. Harga appraisal lahan sebesar Rp12 juta per-are. Kemudian disepakati menjadi Rp11,5 juta per-are. Namun, para pemilik lahan hanya menerima Rp6 juta sampai Rp9 juta per-are. “Kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp1,63 miliar,” tutup Dedi. (why)