Kasus Pengadaan Lahan Relokasi Korban Banjir Bima, Satu Tersangka Reaktif Covid-19 Batal Ditahan

Tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan relokasi korban banjir Bima Usman (kiri) menanti untuk naik ke mobil tahanan, Senin, 23 November 2020. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menahan tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan relokasi banjir Kota Bima Usman, Senin, 23 November 2020. Penahanan ini bagian dari penanganan kasusnya yang naik ke tahap penuntutan. Tersangka lainnya, mantan Kadis Perkim Kota Bima Hamdan urung ditahan. Sebab reaktif hasil tes cepat Covid-19.

“Tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan. Dititip di Rutan Polda NTB,” ungkap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengonfirmasi penahanan Usman tersebut. Penahanan ini, sambung dia, dilakukan dengan pertimbangan subyektif jaksa penuntut umum. Antara lain tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi lagi perbuatannya.

“Ini merupakan proses pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum. Sekarang prosesnya sudah tahap penuntutan,” jelas Dedi. Tersangka Hamdan sebenarnya memenuhi panggilan penahanan ini. Namun syarat penahanan di masa pandemi Covid-19 ini tidak terpenuhi. “Tadi hasil rapid test dia (Hamdan) reaktif. Jadi tadi dilanjutkan dengan tes swab. Kita masih menunggu hasilnya. Hari ini tidak bisa ditahan,” tandasnya.

Dalam kasus ini dua tersangka diduga bersama-sama korupsi dalam pengadaan lahan untuk relokasi korban banjir Kota Bima. Mantan Kadis Perkim Kota Bima Hamdan dan makelar lahan Usman berurusan dalam pembebasan  10 bidang tanah di Kelurahan Sambinae, Kota Bima.

Dugaan korupsi pengadaan lahan ini diduga merugikan negara sebesar Rp1,7 miliar. Kerugian negara timbul dari kelebihan pembayaran dari total anggaran Rp4,9 miliar. Harga appraisal lahan sebesar Rp12 juta per-are. Kemudian disepakati menjadi Rp11,5 juta per-are. Namun, para pemilik lahan hanya menerima Rp6 juta sampai Rp9 juta per-are. (why)