Kasus Pengadaan Benih Jagung 2017, PPK Kabupaten/Kota Diperiksa Maraton

Dedi Irawan (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB mengintensifkan pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi pengadaan benih jagung 2017. Diantaranya pejabat pembuat komitmen (PPK) pada masing-masing kabupaten/kota penerima bantuan. Hal ini untuk mendalami modus korupsinya.

“Masing-masing daerah ini kan mengajukan nama-nama dan jumlah kelompok tani penerima bantuannya,” jelas Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi Kamis, 25 Februari 2021. Pengadaan benih jagung tahun 2017 disebar ke sembilan kabupaten/kota di NTB. Bantuan tahap pertama disalurkan sebanyak 840 ton benih. Kemudian 480 ton benih pada penyaluran tahap kedua.

Iklan

“Kita lihat di sana jumlah bantuannya berapa, yang disalurkan berapa, yang rusak berapa,” terangnya. Dalam proses penyalurannya, benih yang didatangkan ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Benih jagung yang disalurkan  sebagian besar benih diduga menggunakan sertifikat palsu dan dioplos. Bahkan di Lombok Barat benih tidak dapat tumbuh.

Benih jagung ini didatangkan dari produsen di Jawa Timur. Produsen ini diduga tidak dapat menyanggupi jumlah benih sesuai kontrak dengan rekanan pelaksana. Akhirnya di tengah jalan ditempuh modus membuat sertifikat palsu terhadap benih lain.

Pengadaan benih ini pada tahap pertama dikerjakan rekanan pelaksana PT SAM yang mendapat kontrak Rp17,25 miliar. Sementara PT WBS mendapat kontrak Rp31 miliar untuk pengadaan benih tahap kedua. Kerugian negara sementara versi jaksa penyidik mencapai Rp15,4 miliar. Rekanan pelaksana pengadaan benih jagung tahun 2017 ini sudah ditentukan sejak awal. Penunjukkan langsung rekanan pengadaan benih ini -meskipun dibolehkan menurut Peraturan Pemerintah- diduga sarat kepentingan.

Dalam kasus ini, ditetapkan sebagai tersangka antara lain Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Ir H. HF; mantan PPK proyek, IWW; Direktur PT WBS, LIH; dan Direktur PT SAM, AP. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (why)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional