Kasus Pengadaan Benih Jagung 2017, Para Tersangka Persulit Penyidikan

Tomo Sitepu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB memberi peringatan keras terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan benih jagung 2017. Hal ini berkaitan dengan upaya pengembalian kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp15,45 miliar. Uang diduga hasil korupsi disetorkan ke Itjen Kementan RI, padahal kasus ini sudah ditangani di tahap penyidikan.

“Langkah-langkah mereka ini mempersulit kejaksaan menyidik perkara korupsi ini. Kalau mereka mau fair, serahkan sama kita,” seru Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu dikonfirmasi akhir pekan lalu. Kasus ini memang ditangani berdasarkan adanya temuan BPK RI atas laporan keuangan Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI itu kemudian diserahkan ke Itjen Kementan RI untuk ditindaklanjuti. Sampai batas waktu berakhir, tindaklanjutnya nihil.

Iklan

“Kerugian negara itu dikembalikan itu kewajiban menurut undang-undang enam bulan setelah temuan BPK. Ini sudah dua tahun. Ini juga setelah kejaksaan melakukan penyidikan. Itu yang harus diingat,” tegas Tomo. Menurutnya, setelah batas waktu enam bulan berakhir, maka mekanisme penyelesaian temuan kerugian negara sudah bukan lagi wilayah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Pengembalian kerugian negara dalam konteks undang-undang harus dalam jangka waktu yang ditentukan,” sebutnya.

Apabila melebihi batas waktu, maka aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti. Terlebih lagi kasus jagung ini sudah ditangani di tahap penyidikan. Tidak semata mengenai kerugian negara saja, tetapi juga perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Langkah penyetoran kerugian negara yang ditempuh saat ini, saat kasus sudah di tahap penyidikan, bukan disebut sebagai pengembalian. “Kenapa setelah kita penyidikan mereka baru kembalikan ke sana (Itjen). Itu bukan pengembalian namanya. Mereka menyerahkan uang yang sudah mereka korupsi, yang sudah mereka tilep,” kata Tomo.

Penyidikan proyek senilai total Rp49,25 miliar ini sudah menyeret Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi (Distanbun) NTB HHF sebagai tersangka. Turut terlibat juga sebagai tersangka lain diantaranya mantan pejabat pembuat komitmen pada Distanbun Provinsi NTB IWW. Mereka diduga mendesain proyek pengadaan ini untuk penunjukkan langsung dua rekanan pelaksana. Yakni PT SAM dalam pengadaan 480 ton benih senilai Rp17 miliar. Serta penunjukkan PT WBS dalam pengadaan 840 ton benih jagung dengan kontrak Rp31 miliar.

Direktur PT SAM berinisial AP dan Direktur PT WBS berinisial LIH turut ditetapkan sebagai tersangka. Diduga mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan proyek dari Kementan RI ini. Benih yang disalurkan diduga tidak sesuai spesifikasi. Untuk menutupinya, rekanan ini menggunakan sertifikat palsu. (why)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional