Kasus Pengadaan Benih Jagung 2017, Jaksa Terus Dalami Modus Korupsi

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, H HF menuju mobil dinasnya usai diperiksa sebagai saksi kasus pengadaan benih jagung tahun 2017. H HF kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara Rp15,42 miliar ini. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menjadwalkan pemeriksaan empat tersangka dugaan korupsi pengadaan benih hagung tahun 2017. Pemeriksaan ini untuk mendalami modus korupsi yang taksiran kerugian negaranya Rp15,42 miliar. Semua bukti sudah dikantongi jaksa penyidik. “Penetapan para tersangka ini kan berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup. Semua buktinya sudah ada,” terang Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Sepanjang pekan lalu, sambung dia, tim jaksa penyidik pada bidang Pidsus masih fokus pada pemeriksaan saksi-saksi. Para tersangka akan dijadwalkan kemudian setelah pemeriksaan saksi selesai. Pemeriksaan tersangka ini juga dapat membuka pengembangan kasus. “Pemeriksaan tersangkanya belum. Nanti waktu diperiksa akan kita dalami apapun keterangannya. Jika bisa dikembangkan, kita akan kembangkan,” kata Dedi.

Iklan

Dalam kasus ini, sudah ditetapkan empat orang sebagai tersangka. Antara lain Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Ir H. HF; mantan PPK proyek, IWW; Direktur PT WBS, LIH; dan Direktur PT SAM, AP. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Benih yang masuk ke NTB dari luar daerah ini pun tidak diperiksa. Alasannya, benih harus segera disalurkan karena sudah masuk tahap akhir pelaksanaan proyek. Juga berkaitan dengan waktu tanam. Benih jagung ini didatangkan dari produsen di Jawa Timur. Produsen ini diduga tidak dapat menyanggupi jumlah benih sesuai kontrak dengan rekanan pelaksana. Akhirnya di tengah jalan ditempuh modus membuat sertifikat palsu terhadap benih lain yang diduga jagung konsumsi.

Modus korupsinya, rekanan pelaksana pengadaan benih jagung tahun 2017 ini sudah ditentukan sejak awal. Meskipun metode penunjukkan langsung untuk pengadaan benih sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun, penunjukkan PT SAM dan PT WBS sarat kepentingan. PT SAM kemudian sukses mendapat jatah pengadaan benih sebanyak 480 ton. Anggarannya Rp17,25 miliar. sementara PT WBS mendapat proyek pengadaan 840 ton dengan dana Rp31 miliar. total anggarannya mencapai Rp49,25 miliar.

Dalam proses penyalurannya, benih yang didatangkan ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai yang diatur dalam kontrak pengadaan. Benih jagung yang disalurkan  ke petani di seluruh kabupaten/kota se-NTB wajib benih bersertifikat. Namun, dalam realisasinya sebagian besar benih menggunakan sertifikat palsu dan dioplos. (why)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional