Kasus Pengadaan Benih Jagung 2017, Jaksa Periksa Rekanan Pelaksana

Direktur PT WA (depan) meninggalkan gedung Kejati NTB, Selasa, 27 Oktober 2020 usai diperiksa terkait kasus pengadaan benih jagung di NTB tahap kedua senilai Rp12 miliar tahun 2017.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB memeriksa Direktur PT SAM dan PT WA terkait proyek pengadaan benih jagung tahun 2017, Selasa, 27 Oktober 2020. Pemeriksaan ini untuk mendalami pelaksanaan proyek senilai Rp29 miliar. Yakni indikasi realisasi yang tidak sesuai dan dugaan penggelembungan harga.

Direktur PT SAM, memasuki Gedung Kejati NTB mulai pukul 11.00 Wita. Dia menyelesaikan pemeriksaan lebih awal. Sementara Direktur PT WA, mulai diperiksa pada pukul 13.00 Wita. Pemeriksaan selesai pukul 17.40 Wita. Mereka masing-masing menolak memberi keterangan saat dikonfirmasi usai pemeriksaan.

Iklan

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, S.H, M.H mengonfirmasi pemeriksaan tersebut. Meski demikian tidak menjelaskan materi pemeriksaan. ‘’Mereka ini diperiksa sebagai saksi. Ini pemeriksaan kedua. (pemeriksaan) Yang pertama minggu lalu,’’ terangnya.

Kementan RI menganggarkan Rp170 miliar untuk perluasan areal tanam jagung tahun 2017. NTB mendapat proyek pengadaan benih jagung senilai Rp29 miliar pada tahun 2017 untuk lahan seluas 210 hektare.

PT SAM mengerjakan pengadaan dan penyaluran benih jagung pada tahap pertama. Anggarannya Rp17 miliar. Sementara tahap kedua dikerjakan PT WA dengan kontrak Rp12 miliar.

Dalam perjalanannya, indikasi korupsi mencuat. Diduga, benih yang didatangkan dari produsen di Jawa Timur ini tidak sesuai spesifikasi. 198 ton benih rusak sehingga ditolak kelompok tani penerima bantuan. Benih jagung rusak tidak diganti. Selain itu pada penyaluran tahap kedua diduga nilai item pengadaannya di-mark-up.

Proyek pengadaan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini kemudian menjadi temuan BPK RI. Temuan tersebut tidak dapat diselesaikan Itjen Kementan RI. Kejagung RI pun turun tangan. Kasus ini diselidiki dan naik penyidikan awal Oktober lalu.

Sejauh ini, sejumlah pihak yang sudah diperiksa sebagai saksi antara lain Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, mantan Kepala Dinas Pertanian Lombok Utara, dan Kepala UPT Pertanian Kecamatan. Pemeriksaannya terkait Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan Surat Keputusan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). (why)