Kasus Pencemaran Nama Baik, Dosen Unram Dipanggil Sebagai Saksi

Mataram (suarantb.com) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Khairul Muslim dipangggil sebagai  saksi dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Pengadilan Negeri Mataram, Selasa 26 Juli 2016. Khairul Muslim menjadi saksi korban dalam pencemaran nama baik yang dilakukan seorang pemuda asal Bima terhadap dirinya. Kejadian tersebut terjadi pada 13 Maret 2015 silam.

Menurut kesaksian Khairul di pengadilan, kejadian bermula ketika dirinya membagikan berita daring di salah satu grup facebook. Namun dalam salah satu komentar, seorang pemuda mengatakan dirinya dengan bahasa Bima yang dinilai merendahkan martabatnya.

“Komentarnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi, ‘mungkin dosen ini agak bodoh juga, tidak mengerti bahasa koran,” ujar Khairul di persidangan.

Khairul lantas melaporkan hal tersebut pada Polda NTB. Meskipun tanggal 30 Maret 2016 sempat menarik pengaduan, namun laporan tersebut kembali diteruskan. Yang membuat majelis hakim kebingungan, karena hingga saat ini di rekening Khairul terdapat uang tunai dari terdakwa sebesar Rp 35.000.000.

Menurut keterangan Khairul, uang tersebut sebenarnya berasal dari terdakwa yang diperintahkan olehnya untuk membuat brosur terkait sosialisasi undang-undang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) sebanyak 50.000 lembar untuk dibagikan ke masyarakat. Hal tersebut menurut Khairul sebagai efek jera agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama.

“Rencananya berjumlah 50.000 lembar untuk sosialisasi terhadap undang-undang ITE, ini sebagai efek jera untuknya (terdakwa) sekaligus sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama,” jelasnya.

Namun pada kenyataannya hingga kini sosialisasi belum dilakukan oleh terdakwa hingga masuk pada proses pengadilan, begitu pula dengan brosur yang belum dicetak. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya menyatakan terdakwa melanggar pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. (szr)