Kasus Penataan Senggigi, Polres Koordinasi dengan Inspektorat

Longsor di lokasi proyek penataan Senggigi mulai diperbaiki Balai Jalan Nasional. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat (Lobar) berkoordinasi dengan Inspektorat untuk mendalami dan menghitung indikasi kerugian negara pada tiga titik proyek penataan Senggigi Kecamatan Batulayar. Selain koordinasi dengan Inspektorat, Polres juga akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kaitan dengan potensi kerugian negara proyek senilai sekitar Rp6 miliar.

“Laporan dari kasat memang kita masih koordinasikan dengan pihak terkait termasuk Inspektorat untuk mengetahui pendapatnya terhadap hasil penyelidikan yang kita lakukan saat ini,” ungkap Kapolres Lobar AKBP Bagus S Wibowo yang dikonfirmasi di sela menghadiri acara di Kantor Bupati Lobar, Selasa, 24 Agustus 2021.

Iklan

Nantinya setelah memperoleh berbagai masukan atas hasil penyelidikan itu baru pihaknya akan menyimpulkan melalui sarana gelar perkara. Yang pasti kata Bagus dalam penanganan ini pihaknya mengutamakan barang milik negara di samping beberapa pertimbangan lainnya.“Ini yang masih kita koordinasikan dengan para pihak lain termasuk Inspektorat,”  sambungnya.

Ia menegaskan pelibatan Inspektorat dalam penyelidikan ini hanya sifatnya koordinasi, termasuk beberapa pihak yang memiliki kaitan dengan proyek itu. Sebab hal ini berkaitan dengan keuangan negara, sehingga perlu dilakukan koordinasi. Tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak BPKP. “Mungkin selanjutnya ke sana (BPKP), Inspektorat dulu karena APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerinah),” Sambungnya.

Ia tak mempungkiri koordinasi itu berkaitan dengan dugaan kerugian negara pada proyek itu. Sebab yang menjadi fokus perhatian kepolisian akan potensi kerugian negara atas kejadian longsornya tiga titik proyek penataan Senggigi senilai Rp 6 miliar lebih itu.

“Selama ini selama ini didegungkan masalah yang berpotensi masuk dalam kategori perbuatan korupsi. Dan salah satu indikasi korupsi adanya kerugian negara, dan perbuatan melawan hukum,” jelasnya.

Sejauh ini ketiga proyek itu tengah dalam perbaikan Balai Jalan Nasional (BJN). Meski demikian, Bagus memastikan perbaikan itu tidak akan menggangu proses hukum yang dilakukan. Lantaran sebelum perbaikan itu sudah dilakukan penyelidikan dengan turunnya tim ahli mengambil sempel dan meneliti bangunan proyek di tiga titik itu. “Artinya bahan-bahan dan fakta-fakta lapangan sudah kita kumpulkan. Apalagi kita pikir itu fasilitas publik yang kami rasa tidak boleh dibiarkan,” imbuhnya.

Saat disinggung adanya anggapan longsornya tiga titik proyek itu karena force majeure, Bagus justru mempertanyakan anggapan tersebut. Namun jika ada pernyataan tersebut akan menjadi pertimbangan pihaknya dalam penyelidikan. “Banyak hal yang kita pertimbangkan dalam permasalahan ini,” pungkasnya. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional