Kasus Pemotongan Gaji Guru Terpencil, Tiga Terdakwa Dituntut Sama

Mantan Kakankemenag Bima menjalani sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Kemenang Kabupaten Bima, H. Yaman H Mahmud dituntut pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Jaksa penuntut umum menilai Yaman terbukti memotong tunjangan guru terpencil Rp615,6 juta.

Ketua tim verifkasi dan sekretaris H. Irfun dan Fifi dituntut sama.Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengatakan, jaksa mengajukan tuntutan dengan dakwaan pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor.

Iklan

“Menurut jaksa yang terbukti pasal 3 (UU Tipikor). Tuntutan pidana badannya 2,5 tahun,” ucapnya, Jumat, 31 Januari 2020.

Selain itu jaksa Kejari Bima mengajukan tuntutan pidana denda kepada masing-masing terdakwa Rp50 juta dengan subsider enam bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar.

“Untuk pengganti kerugian negaranya, dituntut untuk dibayar secara tanggung renteng. Masing-masing dituntut membayar Rp205,2 juta,” kata Fathurrauzi.

Apabila denda itu tidak dibayar, maka tiap terdakwa harus menggantinya dengan harta benda untuk dilelang. Apabila lelang harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara satu tahun tiga bulan.

Pada tahun 2010 lalu, Kemenag RI menggelontorkan dana sebanyak Rp648 juta untuk pembayaran tunjangan khusus guru Raudlatul athfal/madrasah non PNS lingkup Kemenag Kabupaten Bima. H Irfun dan Fifi yang menjadi bagian dari tim verifikasi akhirnya menentukan 42 guru honorer yang diajukan mendapat SK tunjangan.

Masing-masing guru mendapat jatah Rp8,1 juta. Pada saat pencairan tunjangan tahap satu Januari-Juni 2010, uang sudah dimasukkan lebih dulu ke dalam amplop. Isinya tidak utuh melainkan sudah dipotong setengahnya.

Pencairan tahap kedua melalui transfer rekening, namun para guru yang mendapat tunjangan diminta menyetorkan setengahnya kepada Irfun dan Fifi untuk selanjutkan dibagikan ke Yaman. (why)