Kasus Pembangunan Ruas Jalan, Suhaili Berharap Penyelesaian Terbaik

Praya (Suara NTB) – Perseteruan yang melibatkan PT. Erco dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB terkait pembangunan ruas jalan provinsi lingkar selatan di wilayah Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat, disayangkan Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili FT, SH. Apalagi kasus ini sampai berujung ke proses hukum.

“Kita hanya bisa berharap ada penyelesain yang terbaik dari persoalan ini. Karena yang terkena dampak pada ujung-ujungnya masyarakat itu sendiri,”  ujar Suhaili, Jumat, 21 Oktober 2016.

Iklan

Menurutnya, bagi pemerintah provinsi sendiri kasus bisa menjadi momen yang tepat untuk melakukan kajian ulang terhadap Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang ada di kawasan wisata, terutama di kawasan Selong Belanak. Mengingat, pada HPL yang ada itu tercantum jelas berapa luasan lahan yang boleh dibebaskan oleh investor, termasuk dalam hal ini PT. Erco sendiri.

Dengan kata, investor tidak bisa seenaknya membebaskan lahan semaunya dan ada batasan luas yang diperbolehkan serta status lahannya tidak boleh berupa hak milik. “Inilah yang perlu dikaji kembali. Jika memang ada yang menyalahi aturan, maka pemerintah provinsi harus tegas menindak investor yang ada. Karena pemerintah provinsi punya kewenangan untuk itu,” tegasnya.

Suhaili mengatakan, persoalan HPL dikawasan wisata terkesan kurang digubris. Di mana investor semaunya membebaskan lahan. Meski itu di luar batas hak yang diberikan sesuai HPL yang ada. Di satu sisi, banyak investor yang hanya berencana membangun. Tetapi tidak kunjung membangun sampai sekarang.

Kalau kondisi sudah seperti itu yang rugi tetap masyarakat itu sendiri. Lahan yang dulu dimiliki kini sudah dikuasai investor, sehingga tidak ada lagi tempat mencari sumber penghidupan. Sementara harapan bisa memperoleh pekerjaan dengan dibangunnya kawasan ini juga tidak kunjung datang.

Jadi yang berseteru investor dengan pemerintah provinsi. Namun yang menanggung kerugian masyarakat itu sendiri. “Jadi kita juga mendorong, persoalan ini segera diselesaikan. Supaya masyarakat tidak terus-terusan merugi,” tambah Suhaili. (kir)