Kasus Pekerja Anak, NTB Masuk 10 Besar Tingkat Nasional

Valentine Ginting. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Data Profil Anak Indonesia tahun 2019 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan jumlah kasus pekerja anak di NTB mencapai angka sebesar 11 persen. Sehingga menjadikan NTB masuk 10 besar provinsi dengan jumlah kasus pekerja anak tertinggi di atas rata-rata nasional.

Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan kasus tertinggi yakni sekitar 16,76 persen. Diikuti kemudian Sulawesi Tenggara 15,28 persen, Papua 14,46 persen dan NTT 13,33 persen. Selanjutnya ada Provinsi Sumatera Utara 13,38 persen, Sulawesi Tengah 12,74 persen dan Sulawesi Selatan 12,45 persen.

Iklan

“NTB berada di urutan 9 di bawah Bali 11,57 dan di atas Provinsi Gorontalo 10,97 persen,” sebut Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi (Kemen PPPA), Valentina Gintings, dalam rilis yang diterima Suara NTB, Kamis, 30 Juli 2020.

Tingginya jumlah pekerja anak di daerah-daerah tersebut berkorelasi dengan tingginya angka anak putus sekolah. Hal tersebut menunjukkan anak yang putus sekolah sangat rentan dipekerjakan. Begitu pula sebaliknya anak yang dipekerjakan juga rentan mengalami putus sekolah.

Valentina menambahkan kemiskinan menjadi penyebab utama tingginya anak mengalami putus sekolah. Belum lagi saat anak dengan sendirinya bekerja karena diajak orangtua membantu perekonomian keluarga, akhirnya anak pun tidak mau lagi bersekolah. “Masalah ini, tidak bisa diselesaikan tanpa adanya sinergi bersama dari seluruh pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, selama pandemi Covid-19 ini sekitar 11 juta anak Indonesia dari rumah tangga rentan miskin berpotensi menjadi pekerja anak akibat dari pandemi Covid-19. Menyusul peningkatan proyeksi angka kemiskinan secara nasional pada tahun 2020 menjadi 12,4 persen.

Banyaknya anak yang berpotensi menjadi pekerja anak tersebut merupakan persoalan serius yang harus dicarikan solusi bersama. Mengingat pada 2030 sebanyak 70 persen anak generasi penerus ditargetkan menjadi generasi produktif yang bekerja di sektor sesuai minat masing-masing. Namun saat ini, khususnya di masa pandemi, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak.

  NTB Stop Pengiriman Sapi Potong dan Bibit ke Luar Daerah

Guna menekan kasus pekerja anak dan anak putus sekolah, Kemen PPPA telah menjalankan kebijakan untuk memperkuat komitmen global melalui pembangunan berkelanjutan. Dengan tujuan memastikan masa depan tanpa pekerja anak. Serta mengakhiri dan menghapus segala bentuk perbudakan anak, perdagangan anak, dan pekerja anak pada 2030 mendatang.

Kasubdit Pengawasan Norma Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Tundjung Rijanto menambahkan, persoalan pekerja anak merupakan masalah yang kompleks, dengan penyebab utama yaitu kemiskinan. “Pada dasarnya anak ingin sekolah, bukan bekerja, hanya saja mereka berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan,” terangnya.

Kemenaker sendiri, juga terus berupaya dan berkomitmen menargetkan penghapusan pekerja anak, khususnya terkait bentuk pekerjaan terburuk anak. Demi mendukung upaya mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak pada 2022. Dengan melakukan berbagai upaya.

Salah satunya dengan melaksanakan Program PPA-PKH pada 2008, dengan menarik pekerja anak dari rumah tangga sangat miskin dan putus sekolah untuk dikembalikan ke satuan pendidikan melalui pemberian pendampingan. Hasilnya, hingga 2019, PPA-PKH telah menarik sebanyak 134.456 pekerja anak.

“Pada 2020 ini, bekerja sama dengan instans terkait, termasuk LSM pemerhati pekerja anak dan dunia usaha, kami menargetkan bisa menarik 9.000 pekerja anak dari tempat kerja mereka,” ujar Tundjung. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here