Kasus Pegadaian Godo, Penyidik Minta Audit PKKN

Suroto. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan gadai fiktif Pengadaian Cabang Godo, Woha, Bima makin intensif. Lajunya, penyidik Pidsus Kejari Bima ambil ancang-ancang meminta audit penghitungan kerugian negara (PKKN) ke BPKP.

Kepala Kejari Bima Suroto, Jumat, 31 Januari 2020, mengatakan pihaknya sudah mendapat gambaran indikasi kerugian negara, yakni hasil audit dari Sistem Pengendalian Intern (SPI). “Sudah ada gambaran dari auditor internal,” ujarnya ditemui di Mataram.

Iklan

Dia menyebut, permintaan hitung kerugian negara segera disampaikan kepada BPKP. Data dan dokumen yang sudah disita jaksa pun turut diserahkan. Bilamana diperlukan untuk kebutuhan penghitungan kerugian negaranya. “Semua data yang kita dapatkan kita sampaikan saat ekspose ke BPKP. Ini kita minta penghitungan kerugian negaranya,” ujarnya.

Suroto mengatakan kasus itu masih penyidikan umum. Hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP tersebut, imbuhnya, menjadi modal jaksa penyidik melangkah ke tahap selanjutnya. “Masih Sprindik umum. Belum ada tersangka. nanti setelah ada hasil (hitung) kerugian negara,” jelas Suroto.

Kejari Bima mengusut kasus dugaan korupsi penyimpangan gadai pada Pegadaian Godo, Woha, Kabupaten Bima tahun 2018. Barang gadai diduga dioper untuk dijadikan agunan pinjaman lain. Kasus itu mulai ditangani setelah ada temuan dari auditor Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengadaian Bima sebesar Rp750 juta.Temuanya ada indikasi laporan kas keuangan yang mencurigakan. Hal itu timbul diduga akibat penyalahgunaan wewenang.

Indikasi itu yang membuat jaksa penyidik menaikkan status penanganan kasus menjadi penyidikan. Proses pembiayaan gadai diduga tidak sesuai dengan prosedur. Yang akibatnya terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara. Barang digadaikan di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Godo. Setelah mendapat fasilitas gadai, jaminan diduga dipakai lagi untuk menjadi jaminan di tempat lain. (why)