Kasus PD BPR NTB 2017, Somasi Minta Jaksa Kembangkan Tersangka Lain

Johan Rahmatulloh (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Johan Rahmatulloh menilai putusan hakim wajib dijalankan jaksa penuntut umum. Termasuk diantaranya menyeret pihak lain yang terbukti terlibat sesuai faktar persidangan. pertimbangan dan amar putusan hakim tidak dipandang terpisah.

“Harusnya putusan itu dieksekusi kejaksaan untuk pengembangan terhadap pihak lain. Itu sudah tegas disebutkan hakim. Ini harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh antara pertimbangan dan amar putusan,” urainya, Rabu, 31 Juli 2019 kemarin. Hal itu disampaikannya menanggapi putusan kasasi korupsi dana penggabungan PD BPR NTB tahun 2017 dengan terdakwa Mutawali. Mahkamah Agung (MA) RI menolak kasasi masing-masing terdakwa dan jaksa penuntut umum.

Iklan

Johan menjelaskan, pasal 13 jo Pasal 14 huruf (j) KUHAP tegas menyebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. “Lebih tegas lagi “melaksanakan penetapan hakim,” terangnya.

Kasus tersebut, imbuh dia, layak dilaksanakan oleh kejaksaan untuk dilakukan pengembangan terhadap pihak lain sesuai perintah undang-undang.Jaksa penuntut umum tidak bisa memandang sebelah mata dengan menutup kasus tersebut. “Kasus ini menjadi bukti lemahnya personil kejaksaan bidang pidsus memiliki imaji pemberantasan korupsi secara tuntas. Ini sama sekali tidak memberikan rasa keadilan bagi terpidana, adil bagi penegakan hukum itu sendiri dan adil bagi masyarakat,” tegas Johan.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan bahwa jaksa tidak memiliki kewajiban untuk mengusut tersangka lain. Jaksa penuntut umum hanya menjalankan eksekusi sesuai amar putusan hakim. “Tetap dalam berkas perkara bukan selalu berarti pengembangan tersangka lain, jaksa juga bisa menjadikannya hanya sebagai arsip. Jadi hakim tidak memerintahkan demikian, itu hanya bagian dari pertimbangan,” ujarnya.

Terpisah, Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi menjelaskan bahwa putusan kasasi MA tersebut sekaligus menegaskan putusan banding PT NTB. “Bahwa peran-peran yang terbukti dalam unsur pasal 55 KUHP itu tidak hilang. Sebagaimana dengan apa yang menjadi putusan hakim banding pengadilan tinggi,” jelasnya.

Hakim banding Pengadilan Tinggi NTB menghukum Mutawali mantan Wakil Ketua Tim Konsolidasi PD BPR NTB dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan, denda Rp100 juta subsider tiga bulan, dan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp382,04 juta subsider satu tahun.

Hal itu sesuai dengan putusan banding nomor 23/PD.TPK/2018/PT MTR tertanggal  30 Januari 2019. Majelis hakim banding yang diketuai Dr Zainudin itu juga menyatakan 146 barang bukti tetap di dalam berkas perkara.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim banding menimbang bahwa terdakwa Mutawali dan Ikhwan serta saksi Manggaukang Raba -mantan Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB selaku Pengarah Tim Konsolidasi- memiliki peran yang sangat dominan dalam penggunaan dana konsolidasi di luar ketentuan TOR.

Ketua Tim Konsolidasi Ikhwan dan Wakil Ketua Tim Konsolidasi, Mutawali membuat rekayasa bukti-bukti pertanggungjawaban atas arahan atau petunjuk dari saksi Manggaukang Raba. Saksi Manggaukang pun hadir di rumah Ikhwan saat pembuatan pertanggungjawaban fiktif tersebut.

Pertanggungjawaban fiktif itu berupa pembayaran kegiatan rapat di Hotel Aston Inn Mataram yang tertera Rp322,7 juta; daftar terima honor rapat Rp229 juta; daftar terima honor tim pengkajian akademisi konsolidasi Rp134,4 juta, serta daftar terima biaya BBM dan sewa mobil Rp198 juta, sehingga totalnya Rp1,08 miliar senilai kerugian negara yang dihitung BPKP Perwakilan NTB. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional