Kasus PD BPR Lombok Tengah, Audit Kerugian Negara Alat Bukti Penetapan Tersangka

Otto Sompotan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Lombok Tengah menggenjot penanganan kasus dugaan kredit fiktif pada PD BPR Lombok Tengah. Indikasi kerugian negara sedang dihitung. Hasil auditnya nanti menjadi alat bukti untuk menjerat tersangka. Audit ini sedang berjalan. Berdasarkan hitungan awal kerugiannya Rp2 miliar. “Bisa saja bertambah menjadi Rp4 miliar dari bunga kredit macet,” beber Kepala Kejari Lombok Tengah Otto Sompotan, Jumat, 18 Desember 2020.

Nilai kerugian masih dari perkiraan. Perhitungan tim jaksa penyidik. Untuk alat buktinya, perlu ada hasil audit dari lembaga auditor. “Perlu diperkuat lagi,” imbuhnya. Dalam kasus ini, belum ada penetapan tersangka. Hasil audit ini nantinya yang menjadi alat bukti penetapan tersangkanya. “(Penetapan tersangka) nanti setelah kerugian negaranya rampung,” sebut Otto.

Penyidikan kasus ini menemukan indikasi kredit bermasalah. Diduga sejumlah prosedur tidak dipatuhi sehingga muncul kredit fiktif pada 190 nasabah kurun tahun 2014 sampai 2015. Sekurangnya 30 saksi sudah diperiksa. Demikian juga bukti-bukti dokumen telah disita. “Semua data sudah dipelajari,” kata Otto.

Penyidikan kasus ini berkaitan dengan delik pidana korupsi pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor. “Menurut penyidik sudah ada perbuatan melawan hukumnya. Tinggal unsur kerugian negaranya,” jelas Otto.

Otto menyatakan kasus ini belum bisa diselesaikan tahun ini. Sebab masih ada proses penyidikan yang harus diselesaikan. “Tahun depan diselesaikan,” tandasnya. (why)