Kasus Pasar Brang Bara Kantongi Tersangka, Jaksa Dalami Tiga Kontrak Misterius

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mencuat adanya tiga kontrak dalam proyek tanah urug Pasar Barang Bara. Terkait misteri tiga kontrak tersebut, tengah didalami pihak kejaksaan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH yang dikonfirmasi wartawan membenarkan terkait adanya tiga kontrak dalam proyek tersebut. Dimana ada perbedaan dari masing-masing kontrak yang tidak sesuai. Perubahan terhadap kontrak juga dilakukan tanpa adanya adendum yang dilalui.

Iklan

“Kan kalaupun ada perubahan harus ada adendum. Tetapi ini tidak ada tiba-tiba berubah ada kontrak satu, kedua dan ketiga. Proses adendum yang harus dilalui tidak ada,” ujarnya.

Diakuinya, kontrak boleh saja berubah-ubah tetapi ada ketentuan dan syarat yang harus dialui. Paling tidak proses perubahan harus ada mekanismenya. “Dalam proyek boleh berubah, tetapi ada ketentuan-ketentuan dan syarat yang harus dilalui. Misalnya harus berubah katakan saja waktu, harus dibuat adendum, ada persetujuan dari KPA. Tetapi ini tidak ada,” terangnya.

Disinggung mengenai proses pergantian kontrak dan perbedaan masing-masing kontrak tersebut, pihaknya belum bisa menyampaikannya secara detail. Karena hal tersebut sudah masuk dalam materi penyidikan. Hal tersebut tengah didalami pihaknya dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

“Mengenai proses perubahan (kontrak), ini yang kita masih gali. Untuk detailnya belum bisa kami sampaikan,” jelasnya.
Sejauh ini, pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Meskipun demikian pihaknya sudah mengantongi calon tersangka. Mengenai jumlah calon tersangka belum bisa disampaikan, tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan. Dimana saat ini pihaknya terus melakukan pendalaman dalam tahap penyidikan ini melalui pemeriksaan saksi-saksi.

“Saat ini kami terus melakukan pendalaman dalam tahap penyidikan melalui pemeriksaan saksi-saksi,” tandasnya.

Kajari menegaskan, dalam kasus korupsi tidak harus adanya kerugian negara. Sesuai dengan pasal 9 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal disebutkan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku, daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

“Kalau sudah mengubah, memalsukan, bisa masuk korupsi. Dan itu termasuk dalam pemeriksaan administrasi,” pungkas Kajari. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here