Kasus Merger BPR, Server Diduga Mangkrak, Jaksa Agendakan Sita Bukti Lain

Mataram (Suara NTB) – Di luar proses merger yang dilakukan tim konsolidasi PT. BPR, ada proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya terkait pengadaan server teknologi informasi (TI) senilai Rp 600 juta. Alat itu diduga mangkrak. Menurut rencana penyitaan masih akan berlanjut.

 Sejak ditempatkan di Kantor PD. BPR Lombok Tengah tahun 2016 lalu, alat tidak pernah berfungsi. Alat itu ditempatkan satu ruangan dengan server milik BPR Lombok Tengah yang dalam kondisi berfungsi.

Iklan

Tak berfungsinya alat ini dibenarkan Direktur BPR Lombok Tengah, Ahmad Afif sebelumnya. Alat penyimpanan data software  ditampung dalam rak besi, disekat etalase luas 4 x 4 meter.

Menurut Afif, alat akan difungsikan menampung seluruh data milik PD BPR pascamerger mendatang. Kantornya hanya dijadikan tempat penyimpanan, sementara operasionalnya ditangani seorang ahli IT.

Dalam penyitaan yang dilakukan Satgas Tindak Pidana Korupsi Kejati NTB  Kamis (14/9), server ini merupakan barang bukti utama yang disita. Segala dokumen terkait administrasi  rencana kerja dan dokumen yang menyertai penempatan server itu turut disita. Dalam berita acara penyitaan, alat ini tertulis tak berfungsi.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH menyebut meski telah disita, server tersebut merupakan barang bukti penting yang harus disita untuk mendukung penyidikan. Namun menurutnya, ini bukan satu satunya barang bukti yang disita.

“Nilai server Rp 600 juta. Tapi ini bukan satu satunya barang bukti yang disita,” kata Dedi Irawan menjawab Suara NTB akhir pekan kemarin, sesuai informasi dari Kasi Penyidikan pada Pidsus, Zulkifli, SH,MH.

 Dedi menambahkan, ada delapan BPR se NTB yang terlibat dalam proses merger menjadi PT. BPR. Penggunaan server dan dana operasional yang jadi bidikan sebelumnya, bersumber dari delapan BPR tersebut. Sehingga masih ada barang bukti lain yang tak kalah penting  dan harus dilakukan penyitaan.

“Tentu penyitaan akan dilakukan terhadap barang-barang atau dokumen pada delapan BPR jika ada kaitannya  dengan indikasi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara,” kata Dedi.

Penyitaan terhadap server di PD BPR Lombok Tengah itu hanya   sebagian dari barang bukti yang disita. Sehingga pihaknya tidak mengenal istilah barang bukti utama, karena semua barang bukti yang disita merupakan petunjuk bahwa telah terjadi indikasi penyimpangan.

Tidak dijelaskan  kapan akan dilakukan penyitaan berlanjut dan objek yang akan disita. Termasuk sasarannya, karena BPR berada di delapan daerah, Bima, Dompu, Sumbawa, KSB, Lotim, Loteng dan Lobar.

 Sementara yang bisa diinformasikan Dedi, setelah penyitaan itu, penyidik akan melakukan analisis yuridis. Hasilnya akan dilakukan ekspose untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus ini. ‘’Jadi penyidikan sekarang ini sifatnya umum. Tapi setelah ini akan lebih spesifik untuk penentuan tersangka,” jelasnya.

Sementara barang bukti yang disita berdasarkan register penyitaan, buku rencana kerja tahunan BPR NTB Lombok Tengah. Lemari rak server yang berisi processor intel (R) Xeon (R) CPU, perangkat lunak dengan kapasitas 1.90GHz, 1.90 GHz dan empat buah server OS Linux,  installed memory (RAM) 16,0 GB (15,5 GB usable), system type 64-bitOperation System x64 bassed processor , perangkat computer name, domain and workgroup setting. Computer name WIN -8J1 MPK10F6G terdiri dari  computer name WIN -8J1 MPK10F6G, computer description, workgroup. Windows activation terdiri dari windows is activated read the microsoft software license terms, product ID 00376 – 40000 – 00000 – AA947, satu buah microtik ruterboard, satu buah switchhub Allied Telessis, satu buah PC Router (linux). Terakhir satu buah UPS APC 5000 VA dalam kondisi tak berfungsi. (ars)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional