Kasus Merger BPR, Diduga Nama Tim Investasi Dicatut

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah nama tokoh dan akademisi masuk dalam tim investasi merger PT. Bank BPR NTB. Namun diduga aktivitasnya fiktif, karena nama-nama tim itu terindikasi dicatut untuk pencairan anggaran.

Sejumlah nama itu seperti Prof. Galang Asmara, Dr. Ir. Sadikin Amir, Dr. Firmansyah. Nama mereka tertuang dalam SK Gubernur NTB nomor 503-89, kemudian dalam tugasnya diterbitkan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Manggaukang Raba tanggal 26 Februari 2016.

Iklan

Dua poin tugas mereka, kajian akademis untuk konsolidasi BPR dan penilaian kerja direksi dan divisi BPR se-NTB. Dua garis besar tugas sebagai bagian dari bahan kajian merger BPR.

Dikonfirmasi soal namanya ada di SK itu, Firmansyah mengakui. Ia bersama Prof Galang dan Sadikin Amir di-SK-kan Gubernur NTB.

“Tim investasi sebagian memang ada dalam tim konsolidasi. Disitu saya dan pak Sadikin, juga Prof. Galang,” jawabnya kepada Suara NTB Jumat, 30 Maret 2018.

Sepengetahuannya, legalisasi tim berdasarkan SK Gubernur. Namun, diduga tidak ada aktivitas seperti penilaian kinerja direksi sampai divisi divisi BPR se-NTB. Bahkan pencairan anggaran sebesar Rp 770 juta menggunakan nama nama dalam tim itu.

“Mengenai pencairan anggaran, saya tidak tahu,” jawabnya.

Selebihnya, pertanyaan Suara NTB tak dijawab  dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini. SK tim investasi ini sebelumnya ada hubungannya dengan pemeriksaan tersangka Ihw dan Mtw. Mereka diperiksa sebagai tersangka untuk mengungkap keterlibatan orang lain.

Ada 13 pertanyaan dilontarkan penyidik kepada kedua tersangka, fokus pada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk laporan keuangan penggunaan anggaran senilai Rp 770 juta.

Beberapa pertanyaan terkait pengakuan tersangka soal  penggunaan anggaran fiktif Rp 770 juta yang “dipaksakan” SPJ –nya. Pertanyaan penyidik seputar tanggungjawabnya sebagai ketua tim konsolidasi. Ia diminta membuat laporan untuk kepentingan SPJ atas uang  yang keluar untuk disetor ke Pansus DPRD NTB sebagai pembiayaan terbitnya Perda merger.

“Karena selalu didesak agar biaya percepatan Perda segera diganti dan ditutupi, sehingga terkesan penggunaan uang ini ada legalitas hukumnya berdasarkan berita acara rapat di BPR Mataram,” kata Ihw melalui pengacaranya, Dr. Umaiyah, SH.,MH.

Ditanya penyidik soal jumlah dugaan anggaran fiktif, nilainya mencapai Rp 770 juta. Angak itu diketahuinya dari Wakil ketua tim konsolidasi, Mtw.

Soal bagaimana cara menjalankan modus fiktif itu, juga dibeberkan dengan lugas. Menurut tersangka, modusnya dengan membuat biaya honorarium dan kegiatan fiktif  untuk tim investasi yang jadi bagian tim konsolidasi di SK kan oleh Manggaukang Raba.

Namun SPJ untuk kegiatan fiktif itu tidak juga mampu menutupi pengeluaran Rp 770 juta untuk “service” ke Pansus DPRD NTB. Sehingga dibuatlah rapat atau pertemuan fiktif yang biayanya disesuaikan dengan honor, sehingga jumlah anggaran yang di SPJ kan tercukupi.

Umaiyah menjelaskan posisi kliennya jika merujuk pengakuan di depan penyidik tersebut. Bahwa pada saat proses merger tahun 2016, tersangka mengaku mendapat perintah dari Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Manggaukang Raba untuk membuat SPJ “kilat” untuk laporan keuangan penggunaan anggaran yang sumbernya dari seluruh PD. BPR.

“Klien kami diminta membuat laporan secara cepat. Laporan itu sebagai bahan SPJ untuk pengeluaran. Itu perintah pemilik (pemegang saham BPR), Manggaukang Raba yang mewakili Pemprov NTB,” kata Umaiyah. (ars)