Kasus Marching Band, Unsur Kerugian Negara Belum Meyakinkan

Widy Saputra (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kerja keras penyidik memenuhi petunjuk jaksa atas berkas kasus Marching Band Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017 belum berhasil. Berkas dua tersangka masih belum dinyatakan lengkap. Unsur kerugian negara belum meyakinkan.

“Kalau petunjuk jaksa sih masih sama, kaitan dengan metode penghitungan (kerugian negara),” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Widy Saputra ditemui Senin, 10 Februari 2020.

Iklan

Metode penghitungan dimaksud berkenaan dengan harga pembanding pembelian item barang. Harga item barang diduga digelembungkan. Meskipun item dimaksud tertera dalam e-catalog. Dia menambahkan, pihaknya tidak perlu lagi meminta koordinasi dan supervisi dari KPK. Hasil koordinasi dan supervisi sebelumnya masih relevan. Masih bisa dijadikan pedoman penyidik dan jaksa peneliti.

“Kita tinggal tindaklanjuti saja korsup yang sebelumnya,” terangnya.

Untuk menyelesaikan kasus itu, sambung Widy, penyidik tetap berkoordinasi dengan jaksa peneliti. Setiap petunjuk P-19 jaksa saat mengembalikan berkas kasus akan dianalisa. Pihaknya menyiapkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diperlukan.

“Kita penuhi apa petunjuk dari jaksa,” tandasnya.

Dalam kasus itu, penyidik menemukan indikasi penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan spesifikasi barang yang sudah diatur. PPK dan rekanan diduga sudah kongkalikong sejak awal proyek itu direncanakan.

Proyek pengadaan alat kesenian marching band dibagi menjadi dua paket. Paket pertama untuk pengadaan di lima SMA Negeri dimenangi CV Embun Emas dengan penawaran Rp1,57 miliar. Paket proyek kedua ditender senilai Rp1,062 miliar.

Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta.

Mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka disangka korupsi yang merugikan negara sebesar Rp702 juta, sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB. (why)