Kasus Marching Band 2017 Jalan di Tempat

I Gusti Putu Gede Ekawana. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik masih bergulat dengan petunjuk P-19 jaksa dalam penanganan kasus pengadaan alat peraga kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017. Kasus jalan di tempat karena jaksa dan penyidik belum sepakat soal kerugian negara.

“Yang penting ada kerugian negara,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana akhir pekan lalu.

Iklan

Dia mengatakan, jaksa masih belum sepakat soal hasil hitung kerugian negara mengenai harga item pengadaan yang kemahalan. Harga dinilai lebih mahal harus punya pembanding.

“Ya itu kalau pakai metode (hitung kerugian) yang ini bagaimana. Metode yang itu bagaimana. Tinggal yang mana yang dipakai,” terangnya.

Eka meyakinkan kasus itu tidak akan dihentikan karena berkas yang belum kunjung lengkap. Penyidik Subdit III Tipikor sedang mengupayakan agar jaksa yakin dengan kontruksi hukumnya. “Yang jelas perbuatan melawan hukumnya tercapai,” tegasnya.

Dalam kasus itu, dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek.

Kemudian Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangka korupsi yang merugikan negara sebesar Rp702 juta, sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB.

Modus korupsinya, harga perkiraan sendiri (HPS) diduga disusun dengan pengaturan sejak awal perencanaan. Yakni untuk dua paket proyek.  Paket pertama untuk pengadaan di lima SMA Negeri dimenangi CV Embun Emas dengan penawaran Rp1,57 miliar.

Paket proyek kedua ditender senilai Rp1,062 miliar. Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta. (why)