Kasus Longsor Proyek Penataan Senggigi Segera Diaudit

I Made Dharma Yulia Putra. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Indikasi kerugian negara proyek penataan Senggigi kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang longsor segera diaudit, menyusul telah diperiksanya sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengerjaan proyek ini.

Kasat Reskrim Polres Lobar, Iptu I Made Dharma Yulia Putra, S.T.K., S.I.K mengatakan terkait dengan perkembangan penanganan ambruknya rest area tiga titik di Senggigi, di antaranya kawasan Alberto, Sheraton dan kawasan Pasific setelah adanya laporan hasil pemeriksaan dari tim ahli dari ITS. Selanjutnya penyidik memanggil kembali para pihak yang ada kaitan dengan proyek tersebut. “Yang dipanggil  (diperiksa) dari pihak konsultan, dinas terkait dan pelaksana kegiatan (kontraktor),” terang Dharma, Minggu, 29 Agustus 2021.

Iklan

Setelah selesai melakukan pemeriksaan, tim penyidik kembali melakukan koordinasi dengan tim ahli Institut Teknologi Surabaya (ITS) untuk kepentingan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, pihaknya koordinasi dengan Inspektorat. “Audit nunggu selesai semua saksi diperiksa,” imbuhnya.

Selain koordinasi dengan Inspektorat, Polres juga akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kaitan dengan potensi kerugian negara proyek senilai sekitar Rp6 miliar. “Kita masih koordinasikan dengan pihak terkait termasuk Inspektorat untuk mengatahui pendapatnya terhadap hasil penyelidikan yang kita lakukan saat ini,” ungkap Kapolres Lobar AKBP Bagus S Wibowa yang dikonfirmasi.

Nantinya setelah memperoleh berbagai masukan atas hasil penyelidikan itu baru pihaknya akan menyimpulkan melalui gelar perkara. Yang pasti kata Bagus dalam penanganan ini pihaknya mengutamakan barang milik negara di samping beberapa pertimbangan lainnya.“Ini yang masih kita koordinasikan dengan para pihak lain termasuk inspektorat,” sambungnya.

Ia menegaskan pelibatan Ispektorat dalam penyelidikan ini hanya sifatnya koordinasi termasuk beberapa pihak yang memiliki kaitan dengan proyek itu. Sebab hal ini berkaitan dengan keuangan negara, sehingga perlu dilakukan koordinasi.

Tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak BPKP. “Mungkin selanjutnya ke sana (BPKP), Inspektorat dulu karena APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerinah),” Sambungnya. Ia tak mempungkiri koordinasi itu berkaitan dengan dugaan kerugian negara pada proyek itu. Sebab yang menjadi focus perhatian kepolisian akan potensi kerugian negara atas kejadian longsornya tiga titik proyek penataan Senggigi senilai Rp6 miliar lebih itu. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional