Kasus LCC Narmada, Azril Minta Pihak Lain Diusut

Tim jaksa menggiring mantan Dirut PT Tripat Lalu Azril Sopandi (paling kanan) ke mobil tahanan, Senin, 3 Februari 2020 dalam pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti kasus ganti rugi bangunan Dinas Pertanian Lombok Barat di lahan LCC Narmada.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum melanjutkan penahanan mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi dari penahanan jaksa penyidik. Penahanan untuk 20 hari ke depan. Surat dakwaan disusun untuk diajukan ke persidangan. Azril minta pihak lain yang diduga terlibat untuk diusut.

Azril mengenakan rompi tahanan warna oranye dalam pelimpahan tahap dua, Senin, 3 Februari 2020. Setelah selesai pemeriksaan berkas barang bukti dan tersangka di Kantor Kejari Mataram, Azril lalu dibawa mobil tahanan menuju Lapas Mataram.

Iklan

“Penahanan dilanjutkan dari penyidik ke penuntut umum,” kata Kepala Kejari Mataram Yusuf dikonfirmasi usai pelimpahan tersebut. Pelimpahan itu terkait kasus ganti rugi bangunan gedung Dinas Pertanian Lombok Barat tahun 2013, di lokasi mal Lombok City Center.

Dia menambahkan, jaksa penuntut umum akan segera melimpahkan kasus itu ke pengadilan untuk disidangkan. “Jaksa setelah ini akan menyempurnakan surat dakwaan,” terangnya.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan, tersangka dan barang bukti kasus itu dilimpahkan ke jaksa penuntut umum karena penyidikan sudah dinyatakan selesai. Saat ini, kasus itu baru menjerat satu tersangka.

“Berkasnya sudah lengkap minggu lalu,” imbuh dia.

Sementara penasihat hukum Azril, Edi Kurniadi mengatakan kliennya akan kooperatif. Seperti halnya selama penyidikan lalu. Dia meyakini adanya keterlibatan orang lain. “Seharusnya jaksa jeli,” ucapnya.

Dalam kasus itu, Azril disangka menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola modal Pemkab Lombok Barat pada PT Tripat sebesar Rp1,7 miliar.

Dana penyertaan modal PT Tripat itu dipakai untuk kerjasama operasional LCC bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS). Auditor Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi kerugian negara Rp502,2 juta dari penyertaan modal itu.

Kemudian juga mengenai dana ganti bangunan Dinas Pertanian Lombok Barat yang menempati lahan PT Tripat di Lombok City Center, pusat perbelanjaan yang dikelola bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Dugaan korupsi pada dana ganti rugi bangunan merugikan negara sebesar Rp665,2 juta, sesuai audit Inspektorat. PT Bliss memberikan PT Tripat dana sebesar Rp2,7 miliar untuk penggantian gedung Dinas Pertanian Lombok Barat di Narmada yang terkena pembangunan mal LCC. (why)