Kasus Lahan Relokasi Korban Banjir Bima Segera Tetapkan Tersangka

Lahan relokasi korban banjir Kota Bima yang diduga bermasalah. Sedianya lahan 4,2 hektar itu untuk membangun rumah warga di bantaran sungai yang jadi korban banjir 2016 lalu. (Suara NTB/ist)  

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menemukan indikasi tindak pidana pada proyek pembebasan lahan relokasi dampak banjir Kota Bima. Dalam pembebasan lahan mencapai Rp 4,9 miliar itu terindikasi masalah  karena  diduga ada mark up harga. Penyidik dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka.

Indikasi pidana itu setelah tim penyidik Kejati NTB melakukan ekspose  atau gelar perkara Selasa, 7 Mei 2019 lalu. Ekspose dipimpin Kajati NTB, Arif, SH.,MM, dihadiri sejumlah asisten, khususnya Asisten Tindak Pidana Khusus Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH yang memimpin penanganan kasus itu.

Iklan

‘’Dari hasil ekspose itu disimpulkan, indikasi pidananya terletak pada harga pembebasan lahan yang dianggap tidak wajar. Kalau indikasi awal, kan harusnya tanah itu lebih murah karena miring. Tapi harga pembelian lahan Rp11,5 juta,’’ kata Dedi Irawan.

Harga lahan dinilai di atas  normal untuk struktur tanah di perbukitan, warga menyebut lokasi itu So Doro Ndano Wau Kelurahan Sambinae, Kecamatan Rasanae Barat.  Tanggung jawab pengadaan lahan ini pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Bima tahun 2017 lalu. Luas lahan yang diganti rugi seluas 4,2 hektar di Kelurahan Sambinae, Kota Bima. Lahan itu dihajatkan untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima Desember tahun 2016 lalu. ‘’Total nilai pembebasan lahan mencapai Rp 4.934.075.000,’’ sebutnya.

Saksi- saksi yang sudah diperiksa diantaranya panitia sembilan yang mengurus pembebasan lahan. Terdiri dari camat, lurah dan perangkatnya. Betindak sebagai ketua panitia pembebasan adalah Kadis Perkim Ir. Hamdan dan Sekertaris Dinas Perkim bertanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Awalnya kasus ini diusut Bidang Intelijen Kejati NTB. Setelah indikasi tindak pidana semakin terang, lantas dinaikkan status penanganan ke penyelidikan Pidsus. Namun Pidsus tak bisa langsung meningkatkan status kasus menjadi penyidikan, karena saran Kajati dalam ekspose itu, diminta melengkapi keterangan saksi serta dokumen tambahan lainnya. Setelah itu, tersangka ditetapkan.

“Harapan Pak Kajati dalam ekspose itu, agar Juni nanti sudah naik status menjadi penyidikan  dan tentunya disusul penetapan tersangka,” ungkap Dedi.

Potensi kasus dinaikkan ke penyidikan cukup besar. Karena menurut Dedi, indikasi pidananya sudah ditemukan. Hanya tinggal memperdalam keterangan saksi dan bukti, lantas pada ekspose berikutnya menetapkan tersangka. Soal potensi kerugian negara, belum bisa disampaikan. Akan dikaji lebih awal kemungkinan akan melihatkan ahli auditor. Sementara ini, penyidik sedang melakukan pendalaman untuk penentuan kerugian dari harga pembebasan lahan itu. (ars)