Kasus Lahan Relokasi Banjir Bima, Dua Tersangka Saling Bersaksi

Mantan Kadis Perkim Kota Bima Hamdan berjalan meninggalkan gedung Kejati NTB, Selasa (27/10) usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan lahan relokasi korban banjir Bima yang merugikan negara Rp1,7 miliar.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kadis Perkim Kota Bima Hamdan dan makelar lahan Usman menjalani pemeriksaan Selasa, 27 Oktober 2020. Para tersangka ini saling bersaksi satu sama lain. Mereka terjerat dugaan korupsi pengadaan lahan untuk relokasi korban banjir Kota Bima tahun 2017.

Tersangka Hamdan mengaku diperiksa soal proses pembebasan lahan seluas 7 hektare tersebut. “Semua proses administrasinya sudah dipenuhi. Pemilik lahan juga tidak ada keberatan,” ujarnya melalui penasihat hukumnya Saripudin ditemui di sela pemeriksaan.

Iklan

Dia mempertanyakan unsur korupsi yang disangkakan terhadap kliennya. Antara lain mengenai penetapan lokasi dan harga pembelian lahan. “Appraisal Rp12 juta per are. Ini dibayarnya Rp11,5 juta. Kerugian negaranya dimana?,” jelasnya.

Nilai appraisal itupun disetujui 10 pemilik lahan di Kelurahan Sambinae, Kota Bima tersebut. Sembilan diantaranya memberikan kuasa kepada tersangka Usman. “Uangnya juga dikirim langsung ke rekening pemilik lahan,” kata Sarif.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menerangkan, pemeriksaan itu dalam rangka pemberkasan kasus. “Pemeriksaannya mereka sebagai saksi mahkota. Tersangka satu menjadi saksi untuk tersangka lain. Begitu juga sebaliknya,” urainya dikonfirmasi terpisah.

Dugaan korupsi pengadaan laha untuk korban banjir Bima ini ditengarai merugikan negara sebesar Rp1,7 miliar. Kerugian negara timbul dari kelebihan pembayaran dari total anggaran Rp4,9 miliar.

Dalam prosesnya pada November 2017, pemilik lahan diwakili tersangka US walaupun tanpa surat kuasa. Tersangka US bernegosiasi dengan tersangka HD. Harga lahan disepakati Rp11,5 juta per-are. Padahal warga pemilik lahan sudah sepakat di harga Rp6 juta sampai Rp9 juta per-are. (why)