Kasus Lahan, DPRD Dukung Langkah Pemkab Lobar

Tarmizi (Suara NTB/her), Indra Jaya Usman (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Pemkab Lobar tegas menyikapi permalasahan sewa lahan yang ditempati STIE AMM. Pihak DPRD mendukung langkah Pemda mengeksekusi dan mengosongkan lahan kampus yang berurutan di atas lahan pemda seluas 17 are tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, Tarmizi melihat pihak STIE AMM mencoba mencari celah menghindari sewa itu. Dengan dalih tak ada dasar hukum Peraturan Daerah (Pemda) Lobar untuk penarikan sewa kepada institunsi pendidikan.

“Ketika upaya mediasi dari pihak mereka dan sudah membuat kesepakatan untuk mengakomodir rekomendasi Pemkab Lobar. Tetapi belakangan tiba-tiba kok ada celah lagi pihak AMM dengan mengatakan tidak ada dasar hukum peraturan daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Lobar, Selasa, 17 November 2020.

Menurutnya, kalangan DPRD Lobar menilai alasan pihak STIE AMM itu tidak pas disampaikan, karena lahan itu milik Pemkab Lobar. Sehingga pada prinsipnya semua lahan milik Pemkab, berhak dikelola oleh Pemkab. “Seperti aset tanah yang dikelola (sewa) masyarakat memiliki kewajiban untuk pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah), apalagi AMM,” imbuhnya.

Menangapi rencana STIE AMM yang ingin menempuh jalur hukum. Politisi Nasdem ini pun mempersilakan jika ada hak keperdataan di permasalahan itu. Namun ia juga tegas menyampaikan akan mendorong Pemkab Lobar melakukan perlawanan hukum. “Karena ini jelas aset Pemerintah Lombok Barat dari sejarahnya pun seperti itu. Kemudian masa pengunaan (pinjam pakai AMM) sudah lebih dari 20 tahun,” jelasnya.

Ia melihat justru pihak STIE AMM diberikan keringanan oleh Pemkab Lobar atas nominal sewa Rp 441 juta per tahun. Padahal jika merujuk kepada kebijakan yang baru, nilai sewa lahan kriteria strategis itu nilainya bisa di atas itu.“Kalau itu sepenuhnya eksekutif yang melakukan pengelolaan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Lobar Indra Jaya Usman (IJU). Politisi Demokrat itu tegas menyetujui langkah pengosongan lahan jika STIE AMM tak koperatif. “Kita mau sudah koperatif dialog mau seperti apa baiknya, kalau belum bisa bayar sekarang bisa dibicarakan. Tapi kan tetap harus disewa itu,” tegasnya.

Jika AMM beralasan adanya Hak Guna Pakai (HGB) atas lahan itu. Menurut Indra HGB memiliki batas waktu dan itu sudah selesai, karena sudah berpuluh tahun dipakai oleh pihak AMM. “Itukan kewajiban pemerintah daerah untuk menertibkan asetnya,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, S.H., M.M., menyampaikan, pihaknya tidak membantah tanah yang ditempati oleh Kampus STIE AMM merupakan tanah girik yang tercatat di Pemda Lobar. Karena sudah jelas pihaknya mendapat Izin Menggunakan Tanah seluas  kurang lebih 17 are berdasarkan SK Bupati Lombok Barat dengan nomor: Kep.259/593/287 tanggal 27 Maret 1986.

Pihaknya mempersoalkan dalam SK Bupati Lombok Barat dengan nomor : Kep.259/593/287 tanggal 27 Maret 1986 itu, pihaknya diberikan izin Hak Guna Pakai dan akan dikembalikan ke negara atau daerah Lobar, kalau sudah tidak digunakan lagi. “Dan tidak ada menyebutkan tentang keharusan membayar sewa,” ujarnya.(her)