Kasus Kredit Fiktif BPR Lombok Tengah, Bimbang Antara Perbankan atau Korupsi

Otto Sompotan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Keterangan ahli pidana dibutuhkan dalam mendalami kasus kredit fiktif pada PD BPR NTB Lombok Tengah. Kasus yang ditaksir merugikan Rp2 miliar ini diantara dua sangkaan. Tindak pidana perbankan atau tindak pidana korupsi. “Kita minta ahli dari Fakultas Hukum Unram, belum ada balasan,” terang Kepala Kejari Lombok Tengah Otto Sompotan ditemui di Mataram akhir pekan lalu.

Dia menerangkan, kasus ini mulai ditelisik setelah mendalami laporan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada PD BPR NTB. Yang pada pokoknya menyebutkan Rp2 miliar dari kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2014 dan 2015. Dalam hal untuk menguatkan dan merinci temuan itu, Otto meyebut tim jaksa penyidik Pidsus sudah meminta audit ke Inspektorat Provinsi NTB.

Iklan

Penghitungannya nanti belum bisa disebut sebagai kerugian negara. “Kita masih dalami apakah masuk tindaka pidana korupsi atau perbankan,” sebutnya. Tindaklanjut penyidikan ini, kata Otto, bertumpu pada keterangan ahli pidana. Apabila ahli menyatakan adanya unsur tindak pidana korupsi maka penyidikan dilanjutkan. Demikian sebaliknya.

“Bisa saja kita keluarkan SP3 (penghentian penyidikan) kalau ahli menyatakan kasus itu masuk ranah perbankan. Karena memang kita tidak memiliki kewenangan mengusut itu,” tandas Otto. Dalam kasus ini, tim penyidik sudah mencantumkan indikasi pidana pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Yang mana bukti-bukti dari pemeriksaan sekurangnya 30 saksi dan dokumen dari penggeledah kantor, merujuk indikasi tersebut. (why)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional