Kasus Kredit Fiktif BPR Aikmel Naik ke Penyidikan

Kajari Lotim, Irwan Setiawan Wahyuhadi, didampingi, Kasi Intelijen, Lalu M. Rasyidi dan Kasi Pidsus, M. Isa, memberikan keterangan dugaan korupsi berupa kredit fiktif di PD BPR Cabang Aikmel, Rabu, 21 Juli 2021.(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi kredit fiktif di PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Aikmel, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berlanjut. Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim saat ini sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

 “Kasusnya sudah kita naikkan dari lidik ke sidik pertanggal 19 Juli lalu,” terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lotim, Irwan Setiawan Wahyuhadi kepada wartawan di Selong, Rabu, 21 Juli 2021.

Iklan

Penanganan kasus ini berdasarkan laporan dari para nasabah sekitar 20 orang yang sudah dimintai keterangan baik dari pihak bank, nasabah serta Dinas Dikbud (UPT Dikbud Pringgasela) dengan kisaran kerugian sebesar Rp1 miliar lebih yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021.

Kendati demikian, Kejari Lotim akan melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat maupun tim ahli untuk melakukan audit memastikan kerugian negara dalam kasus tersebut.

 “Sekitar 20 nasabah sudah kita mintai keterangan. Pemeriksaan saksi-saksi akan kita lanjutkan di tingkat penyidikan. Nanti kita minta bantuan tim ahli untuk penghitungan kerugian negara,” ungkap Kajari di dampingi, Kasi Intelijen, Lalu M. Rasyid dan Kasi Pidsus, M. Isa.

Kasus ini sebelumnya melalui proses penyelidikan selama tiga bulan hingga dinaikkan statusnya ke penyidikan. Dalam tahap penyidikan ini, Kejari Lotim sudah mengantongi nama calon tersangka namun enggan dibeberkan karena masuk dalam ranah penyidikan.  “Saksi-saksi dan calon tersangka tentu akan kami mintai keterangan dalam tahap penyidikan ini,” bebernya.

Dalam kasus kredit fiktif ini, sejumlah oknum dari pihak bank dan Dikbud Lotim melakukan manipulasi  peminjaman nasabah. Pihak dari Kejari Lotim sendiri sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup yang mengindikasikan kerugian negara yang disuguhkan dalam penetapan tersangka.

“Kita sudah memiliki dua alat bukti indikasi melawan hukum terjadinya kerugian negara dalam kasus BPR Cabang Aikmel ini,” tambah Kasi Intelijen, Lalu M. Rasyid.

Pada kesempatan tersebut, mantan Kasi Intelijen Kejari Sumbawa Besar ini menegaskan pihaknya tidak akan main-main dalam mengungkap setiap kasus dugaan korupsi yang merugikan negara. “Kita tidak pandang bulu, begitu ada laporan dari masyarakat terjadi perbuatan melawan hukum tentu kita proses,” tegasnya. (yon)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional