Kasus Korupsi Penyertaan Modal, Jaksa Eksekusi Pidana Penjara Mantan Direktur PT Tripat

Petugas Kejari Mataram mengantarkan terpidana kasus korupsi ganti gedung dan penyertaan modal PT Tripat, lalu Azril Sopandi (tengah) saat eksekusi pidana penjara di Lapas Mataram di Kuripan, Lombok Barat.(Suara NTB/Kejari Mataram)

Mataram (Suara NTB) – Terpidana korupsi penyertaan modal PT Tripat, Lalu Azril Sopandi dieksekusi ke Lapas Mataram di Kuripan, Lombok Barat. Direktur PT Tripat ini dieksekusi untuk menjalani pidana penjara selama lima tahun. Vonis kasasi atas perkara korupsi yang merugikan negara Rp891,12 juta ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Kejari Mataram Yusuf mengatakan, Azril dipanggil untuk menjalani eksekusi. Sebab sebelumnya, hakim tidak memperpanjang penahanan Azril saat proses persidangan. “Terpidana menghadiri panggilan eksekusi,” ucapnya, Senin, 4 Oktober 2021.

Iklan

Azril sebelumnya sudah menjalani tahanan rutan sejak 9 Desember 2019 saat kasus di tahap penyidikan. Penahanan Rutan dilanjutkan pada proses penuntutan sampai 14 April 2020. Berkat kendala sidang jarak jauh, penahanan Azril dialihkan ke tahanan kota sejak 14 April 2020 sampai 12 Mei 2020.

Sepanjang waktu itu, perkaranya menjalani proses di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, sampai tingkat kasasi. Dalam eksekusi ini, Azril kemudian dipindahkan ke Lapas Mataram di Kuripan sejak 30 September lalu. “Dalam hal eksekusi pidana badan, yang bersangkutan kita eksekusi ke Lapas,” kata Yusuf.

Azril dieksekusi setelah kasasinya di Mahkamah Agung RI ditolak. Terdakwa Azril sebelumnya divonis penjara selama lima tahun. Azril terbukti korupsi ganti gendung dan penyertaan modal pada pengelolaan Lombok City Center (LCC) Narmada. Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi NTB di tingkat banding.

Azril juga divonis pidana denda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar. Ditambah kewajiban membayar ganti kerugian negara sebesar Rp891,12 juta. Yang apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama dua tahun.

Pertimbangan hakim menyatakan adanya indikasi korupsi korporasi. Agunan lahan Perusda Lombok Barat PT Tripat seluas 4,8 hektare menguntungkan PT Bliss Pembangunan Sejahtera Rp264 miliar.

Perjanjian kerjasama antara PT Tripat dengan PT Bliss yang turut ditandatangani mantan Bupati Lombok Barat H Zaini Arony. Hakim menilai perjanjian tersebut melawan hukum.

Ditemukan adanya unsur niat jahat dari klausul perjanjian yang tanpa batas waktu, lahan aset pemerintah yang dapat diagunkan pihak ketiga, serta ditiadakannya klausul adendum kerjasama.

PT Tripat mendapat sokongan modal dari Pemda Lombok Barat berupa lahan strategis di kawasan Gerimak, Narmada, Lombok Barat. Lahan itu kemudian menjadi bagian kerjasama pengelolaan mal LCC.

Kemudian, sertifikat lahan PT Tripat seluas 4,8 hektare itu dijadikan agunan PT Bliss seperti disebutkan di dalam klausul perjanjian kerjasama. PT Bliss pun mendapat fasilitas kredit dari Bank Sinarmas sebesar Rp264 miliar pada tahun 2013. PT Bliss juga mendapat keistimewaan menjual lahan dalam bentuk kaveling setelah masa kredit dari agunan lahan selesai.

Majelis hakim pun memutuskan untuk mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum selanjutnya diserahkan ke penyidik. Hakim meminta jaksa mengembangkan lagi kasus tersebut. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional