Kasus Korupsi Dana Sewa Gedung 2017-2019, Kejati NTB Tahan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok

Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok AF berjalan menuju mobil tahanan, Kamis, 26 November 2020 saat menjalani pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi dana sewa gedung tahun 2017-2019. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok berinisial AF akhirnya memenuhi panggilan Kamis, 26 November 2020. Tersangka kasus dugaan korupsi dana sewa gedung ini menjalani pelimpahan tahap dua. AF kemudian dititipkan di sel tahanan Polda NTB setelah hasil tes cepat Covid-19-nya nonreaktif.

“Sekarang sudah masuk tahap penuntutan. Pada panggilan pertama dia memang tidak hadir sehingga baru hari ini kita tahan,” ucap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Jaksa penuntut umum memutuskan tersangka AF ditahan. Alasannya tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri. “Penahanannya untuk 20 hari ke depan,” sebutnya.

Walaupun dalam prosesnya kemarin penasihat hukum AF, Dr Umayyah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dengan jaminan pihak keluarga terhadap AF yang tidak akan mangkir kewajibannya. “Kita tidak kabulkan. Perlakuannya sama dengan tersangka lain,” tegas Dedi. Tersangka AF sebenarnya sudah dipanggil sejak Senin lalu. Namun, AF tidak hadir karena alasan sedang tugas dinas di luar kota. AF baru hadir saat panggilan kedua kemarin. “Tersangka AF ini menyusul tersangka IJK (Bendahara) yang sudah lebih dulu ditahan,” jelas Dedi.

Tersangka AF dijerat dengan dengan Pasal 2 (1) juncto pasal 18 dan atau Pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Dalam rentang waktu sepekan ke depan, jaksa penuntut umum menuntaskan penyusunan surat dakwaan. Selanjutnya berkas tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Tersangka AF diduga mengotaki penyalahgunaan dana sewa penggunaan asrama haji dalam kurun tahun 2017-2019. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Asrama Haji Embarkasi Lombok dari penyewaan gedung mencapai Rp996,18 juta. “Tetapi sebesar Rp484,26 juta tidak disetorkan dan diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” jelas Dedi.

Tersangka AF memerintahkan bendaharanya, IJK untuk mengeluarkan uang sewa yang sudah masuk ke dalam kas. Tujuannya uang itu dipakai membiayai transportasi perjalanan para pejabat lingkup UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok.

Umayyah mengaku kliennya tidak bersalah seperti yang disangkakan jaksa. Menurutnya, tersangka AF memenuhi semua prosedur pengelolaan dana sewa gedung. “Kontraknya sesuai semua. Nanti kita akan buktikan di pengadilan,” ucapnya. (why)