Kasus Korupsi Dana Bantuan Masjid, Penyidik Sita Dokumen Kementerian

Tiga tersangka dugaan korupsi dana bantuan masjid terdampak gempa 2018 saat diamankan di Polres Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram melengkapi pemberkasan kasus dugaan pungutan dana bantuan perbaikan masjid terdampak gempa 2018. Barang bukti dokumen penganggaran di Kementerian Agama RI di Jakarta juga turut disita.

“Iya kita ambil data dari kementerian,” ucap Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Joko Tamtomo kemarin.

Iklan

Dia mengatakan penyitaan dokumen itu terkait penganggaran dana bantuan bagi masjid yang terdampak gempa Lombok. Dana yang diajukan Kanwil Kemenag NTB berdasar proposal yang diajukan pengurus masjid.

“Terkait anggaran,” imbuhnya.

Dana bantuan masjid terdampak gempa dikucurkan sebesar Rp6 miliar Desember 2018. Alokasi dana tersebut untuk 58 masjid di tujuh kabupaten/kota terdampak. Pungutan berupa potongan antara 10 persen sampai 20 persen untuk 13 masjid yang tersebar di Gunungsari, Lingsar, dan Batulayar, Lombok Barat.

Tersangka Silmi diduga menerima setoran dari tersangka Ikbal senilai total Rp 55 juta. Tersangka Ikbal diduga memungut dari empat masjid di Kecamatan Lingsar, dan lima masjid di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat.

Kasus itu terungkap dalam operasi tangkap tangan pada Senin, 14 Januari 2019 lalu dengan tersangka Staf KUA Gunungsari, Lalu Basuki Rahman. Saat itu, tersangka sedang mengambil pungutan dari pengurus Masjid Baiturrahman Limbungan, Gunungsari, Lombok Barat. Barang buktinya uang tunai Rp10 juta.

Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka antara lain, Staf KUA Gunungsari, Lombok Barat Lalu Basuki Rahman, Kasubbag TU Kemenag Lobar, Muhamad Ikbaludin, dan Kasi Ortala dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTB, H Silmi.

Mereka disangka melanggar pasal 12e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here