Kasus Kolam Labuh, Sejumlah Pejabat akan Diperiksa Pekan Depan

Lalu M. Rasyidi. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) terus melakukan pemeriksaan maraton sejumlah pihak terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji. Pasca pemeriksaan mantan Sekda Lotim, H. Rohman Farly, Kamis, 25 Februari 2021. Penyidik Kejari Lotim mengagendakan pemeriksaan mantan Kadis LHK dan PUPR Lotim.

Kasi Intelijen pada Kejari Lotim, Lalu M. Rasyidi, mengatakan pemeriksaan terhadap berbagai pihak itu yang ada keterkaitannya dengan pengerukan kolam labuh Labuhan Haji. Pasalnya para pihak itu bermunculan namanya baik dari temuan di lapangan hingga yang terungkap dari saksi yang sebelum diperiksa.

Iklan

 “Intinya siapa yang disebut dan berkaitan. Itu kita periksa, terutama fokus kita terhadap indikasi tindak pidana korupsi,” terang Rasyidi, Jumat, 26 Februari 2021.

Mantan Kadis LHK, M yang akan diperiksa yang menjabat di masa kepemimpinan Bupati, H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati, H. Haerul Warisin, yang dulu berperan menagih uang muka. Begitupun untuk mantan Kadis PUPR Lotim, S selaku Pengguna Anggaran (PA). Pemeriksaan keduanya sebagai saksi dalam kasus yang kerugian negaranya dan denda sebesar Rp9 miliar.

“Tinggal mereka berdua kita panggil dari unsur pemerintah. Tapi kalaupun ada lagi, maka kita agendakan lagi pemanggilan terhadap pihak terkait,”ungkapnya.

Diketahui, proyek pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji ini dikerjakan tahun 2016 . Nilai anggaran dalam proyek ini sebesar Rp38,9 miliar. Namun hingga batas kontrak yang sudah ditentukan, Mega proyek ini tak kunjung dikerjakan, meskipun uang muka sebelumnya sudah diberikan oleh Pemda Lotim kepada pihak rekanan. Pemberian uang muka itu sebesar 20 persen dari nilai proyek yang dititip melalui salah satu bank di Bandung.

Beberapa pihak yang sebelumnya diperiksa, di antaranya kuasa pengguna anggaran (KPA) inisial NR, pejabat pembuatan komitmen (PPK), inisial N dan pihak ketiga atau rekanan. Termasuk pemeriksaan bupati pada masa itu, H. Moch Ali Bin Dachlan dan mantan Sekda Lotim, H. Rohman Farly serta beberapa pihak terkait lainnya. (yon)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional