Kasus Klinik di Tiga Gili, Polda Kaji Sanksi Selain Pidana

Hery Indra Cahyono. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyelesaikan klarifikasi praktik dokter di tiga Gili Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara. Begitu juga dengan pengecekan lapangan. Kegiatan pemberian layananan kesehatan itu awalnya diduga tidak berizin.

“Sembilan tempat sudah kita cek. Orangnya sudah diklarifikasi. Pemeriksaan saksi dan turun ke lapangan, sudah,” ungkap Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Hery Indra Cahyono, Kamis, 20 Februari 2020.

Iklan

Langkah penyelidikan selanjutnya, imbuh dia, penyidik meminta keterangan ahli kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Ahli tersebut akan menentukan arah penanganan kasus.

“Ahli dari Dinas Kesehatan terkait dengan kegiatan mereka ini apakah ada unsur pidananya atau tidak. Sesuai dengan perizinannya atau tidak,” terangnya.

Hasilnya lagi, imbuh Hery, penyidik akan melakukan gelar perkara. Kasusnya ini masih di tahap penyelidikan. Apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Atau hanya sanksi administrasi.

“Apakah nanti sebatas pembinaan dan pengawasan dari instansi Pemda setempat,” ujarnya.

Dia memastikan penyidik bekerja profesional dalam penyelidikan kasus tersebut. Sejauh ini, sudah sembilan tenaga dan layanan kesehatan diklarifikasi. Selain perizinan, pengelolaan limbah juga jadi bahan klarifikasi.

“Kalau limbah, mereka sudah meenggunakan pihak ketiga. Kita juga cek itu pelaksanaannya sesuai UU 32 (Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup),” tandas Hery.

Kasus ini mulai ditangani setelah ada laporan klinik yang beroperasi di kawasan tiga Gili diduga bodong. Hanya satu yang memiliki izin dari total 25 klinik yang buka praktik. Dari 25 klinik tersebut, Klinik GMC di Gili Air, Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara sudah ditutup Desember 2019 lalu.

Klinik tersebut jelmaan praktik dokter yang izinnya diduga tidak lengkap. Klinik yang tidak memiliki izin lengkap diduga melalaikan kewajiban mengelola limbah medis. Yang mana prasyarat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) diduga tidak dipenuhi. (why)