Kasus Kepemilikan Pulau, BPN Segera Turun ke Lokasi

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) membenarkan tiga gili di kawasan Sekotong, masing-masing Gili Poh, Gili Lontar dan Gili Nanggu dikuasai oleh perorangan. Bahkan oknum perorangan telah lama membuat sertifikat atas nama pribadi terhadap tiga gili tersebut.

Pihak terkait tidak bisa melarang, sebab penguasaan gili diperbolehkan menurut aturan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pihak DKP mengklaim, kepemilikan pribadi (perorangan) tersebut bakal gugur ketika nanti pengelola pulau mengurus izin membangun ke pemerintah.

Iklan

“Betul itu dikuasai, bahkan sudah disertifikatkan. Tapi sekarang itu boleh saja perorangan memiliki tapi begitu memanfaatkannya (mengajukan) gugur hak milik milik pribadinya. Itu diatur dalam UU nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil,” jelas Kepala DKP Lobar, H. Ahmad Subandi, Rabu, 7 Desember 2016.

Diakuinya, ketika pengajuan izin dari pengusaha di Gili Nanggu, pihaknya membantu mengurus hingga ke pusat. Ketika mengajukan izin maka kepemilikan perorangan tersebut gugur. Pihak pengusaha pun tak mempersoalkan hal itu, karena diatur dalam UU. Izin HGU dan HGB ini pun tidak serta-merta diberikan, namun ada evaluasinya.

Jika diberikan izin, maka sesuai aturan harus dievaluasi per 20 tahun pertama, 20 tahun kedua dan 20 tahun ketiga.

Selain itu, dalam UU tersebut diatur juga ketentuan pembangunan di gili. Ketentuannya harus sekian persen untuk pembangunan fisik dan sekian persen untuk penghijauan lingkungan sekitarnya. Dari tiga gili yang dikuasai tersebut, baru gili Nanggu yang sudah dikembangkan.

Namun berlakunya UU Nomor 23, pengelolaannya dikembalikan ke Pemprov. Pihaknya bakal mengingatkan pengelola gili-gili untuk serius, sebab jangan sampai “PT akan”, seperti kasus Gili Nanggu pemda sudah memberikan izin, namun sampai saat ini belum melakukan kegiatan di lapangan.

  DPRD Kota Bima Desak Proyek Drainase Segera Dilanjutkan

Berbeda dengan Plt Kepala BPN Lobar, Herman Hidayat. Menurutnya, mengacu aturan satu pulau atau gili tak boleh dikuasai oleh satu orang (perorangan). Namun perlu diperjelas, apakah penguasaan ini satu pulau atau tidak.

“Sebab kalau satu pulau (gili) dikuasai satu orang tidak boleh menurut aturan itu, tapi perlu diperjelas juga apakah itu satu pulau itu dikuasai satu orang atau bagaimana,” jelas Plt Kepala BPN Lobar ini.

Langkah BPN menyikapi persoalan ini, pihaknya perlu turun melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah pulau itu dimanfaatkan atau tidak. Terkait penerbitan sertifikat perorangan di pulau-pulau tersebut, pihaknya perlu mengecek kembali, sebab itu terhitung sejak tahun 1985 silam.

Pihaknya mengaku siap turun bersama-sama pemda untuk menelusuri kepemilikan pulau tersebut. Pihaknya selalu terbuka selama untuk kepentingan daerah. Menurutnya, terkait pemanfaatan pulau-pulau dikeluarkan oleh BPN dalam hal ini HGB.

Tentu pihak pemda juga mengeluarkan izin pemanfaatan, izin prinsip dan izin lokasi. Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan inventarisir pulau, termasuk pulau terluar Sepatang yang ada di wilayah Sekotong.

Pulau ini merupakan perbatasan perairan antara Indonesia – Australia. Pulau ini sudah disertifikatkan atas nama Pemprov NTB. Ketika pengukuran pihaknya turun bersama Dandrem, Polres, Danlanal dan Danlanud. Langkah ini jelasnya, mengantisipasi pulau tersebut diklaim. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here