Kasus Kapal Tenggelam, Dewan Minta Pemprov Serius Tangani Masalah TKI

Mataram (suarantb.com) – Kalangan anggota DPRD NTB meminta Pemprov serius menangani masalah TKI. Kasus tenggelamnya kapal pengangkut TKI di perairan Batam yang mengakibatkan puluhan TKI asal NTB menjadi korban harus menjadi perhatian.

Dewan meminta Pemprov  memberikan pelayanan terbaik bagi TKI. Tidak hanya sebelum  keberangkatan tetapi juga  pascakeberangkatan.

Iklan

Selain itu, Pemprov harus menemukan penyebab utama kenapa sampai hari ini TKI NTB masih banyak yang berangkat secara ilegal. Musibah yang menimpa puluhan TKI NTB di Batam tidak akan terjadi seandainya persoalan TKI ilegal bisa diselesaikan.

Hal itu dikatakan anggota Komisi V DPRD NTB, Hj. Suryahartin, SP., M.AP kepada suarantb.com, Jumat, 4 Oktober 2016. Menurut Suryahartin, selama ini pemerintah terkesan membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat untuk menjadi TKI.

Sehingga masyarakat  lebih memilih jalur lain yang menurut mereka lebih mudah untuk berangkat ke luar negeri, meskipun konsekuensinya harus menjadi TKI ilegal. Selain memberatkan masyarakat dalam pelayanan, ia  juga menyebut pemerintah sering tidak memberikan kepastian tenggat waktu pemberangkatan bagi para calon TKI. Padahal para calon TKI tersebut sudah menyelesaikan persyaratan  secara administrasi.

“Tidak akan ada TKI ilegal seandainya  pemerintah hadir dan memberikan pelayanan yang baik, mudah, murah dan ada kepastian bagi mereka,” ujar Suryahartin.

Menurutnya  banyak sekali masyarakat khususnya di NTB yang memilih berangkat menjadi TKI melalui jalur yang tidak legal.

“Semua pihak harus introspeksi dengan musibah ini. Tidak boleh hanya menyalahkan mereka kenapa ilegal dan sebagainya,” katanya.

Seandainya pemerintah serius dalam memberikan pelayanan bagi para TKI, bisa jadi peristiwa memilukan di Batam tersebut tidak akan terjadi.

“Musibah ini mungkin tidak terjadi seandainya kita semua memberikan pelayanan yang maksimal kepada para TKI kita,” tambahnya.

  Dukcapil Dompu Tetap Buka Layanan Pembuatan KTP di Hari Pencoblosan

Menurut politisi Nasdem NTB ini hal yang  tak kalah penting adalah peran pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam menyiapkan lapangan kerja bagi masyarkat. Sehingga masyarakat tidak  bergantung untuk bekerja sebagai buruh kasar di luar negeri.

“Tidak akan mereka pergi meninggalkan keluarga seandainya pemerintah mampu memberikan penghidupan yang layak bagi mereka,” ucapnya.

Untuk diketahui, beberapa hari  lalu sebuah kapal pengangkut TKI ilegal tenggelam di perairan Batam Kepulauan Riau. Kejadian tersebut menyebabkan puluhan penumpang yang sebagian besar berasal dari NTB menjadi korban. Hasil identifikasi sementara, sebanyak lima orang TKI asal Lombok dinyatakan meninggal dunia. (ast)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here