Kasus K2 Dompu, Korsup KPK Simpulkan Belum Ada Kerugian Negara

Mataram (Suara NTB) – Supervisi KPK sudah berlangsung di Kejati NTB, Kamis, 31 Mei 2018. Korsup dilakukan terkait dugaan korupsi pada kasus K2 Dompu yang menetapkan salah satunya Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M.Yasin sebagai tersangka. Kesimpulan Korsup, belum ada kerugian negara dalam  kasus itu.

Informasi diperoleh Suara NTB, Korsup KPK dipimpin Kombes Pol. Endang Tarsa, membawa sejumlah anggota tim Korsup Penindakan lembaga antirasuah.

Iklan

Bersamaan dengan itu, Endang juga membawa penyidik dan auditor dari tiga instansi sekaligus, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), serta jaksa pengawas dari Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung.

Supervisi berlangsung di aula Kejati NTB. Hadir Kajati NTB, Dr. Mohamad Dofir, SH,MH didampingi Aspidsus Ery Ariansyah Harahap, SH. Sementara Polda NTB, hadir Direskrimsus Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin.

Kajati NTB Mohamad Dofir membenarkan kegiatan supervisi tersebut. Kesimpulan pihaknya, berkas kasus K2 Dompu tidak ada kerugian negara. “Kesimpulan kemarin, kasus K2 Dompu, tidak ada kerugian negaranya,’’ kata Kajati kepada Suara NTB, Senin, 4 Juni 2018.

Dalam supervisi itu, Kajati mendengarkan langsung masukan dan pendapat berbagai pihak. Seperti BPKP pusat, berkesimpulan kasus itu tidak ada kerugian Negara. Dengan pertimbangan salah satunya, didasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram.

Dalam putusan PTUN Mataram atas gugatan honorer K2 Dompu tersebut, mengabulkan gugatan para penggugat. Sehingga gaji yang  mereka terima, tidak bisa dijadikan dasar untuk penghitungan kerugian negara.

‘’Artinya gaji mereka  sah secara hukum. Dan sampai saat ini kan, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang membatalkan itu,’’ jelasnya, mengutip penjelasan tim Korsup.  Apalagi audit diketahui dilakukan setelah putusan PTUN menyatakan sah SK Honorer yang mengajukan gugatan atas SK Bupati Dompu sebelumnya.

Namun Kajati mengaku tidak ingin terlalu jauh menanggapi, karena itu menjadi ranah Korsup KPK untuk menjelaskan. Sebatas kewenangannya menerima dan mengkaji berkas, kesimpulan tim Korsup itu semakin menguatkan bahwa berkas tidak bisa diterima dalam dokumen P21.

‘’Jaksa peneliti berkas, tidak bisa menerima. Sehingga sampai hari ini tidak bisa P21,’’ jelasnya.

Soal kesimpulan apakah  kasus itu akan tetap berlanjut meski beberapa kali berkasnya ditolak, Kajati enggan menanggapi karena menjadi ranah penyidik Ditreskrimsus Polda NTB. Kemungkinan kasus akan diambil alih KPK, Kajati juga menyarankan Suara NTB konfirmasi tim Korsup atau penyidik Polda NTB. (ars)