Kasus IGD/ICU RSUD KLU Naik Penyidikan

Kepala ULP LPSE KLU Lalu Majemuk berjalan meninggalkan gedung Kejati NTB, Rabu, 25 November 2020 usai pemeriksaan terkait kasus proyek IGD dan ICU RSUD KLU.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pengusutan proyek pembangunan ruang IGD dan ICU RSUD Kabupaten Lombok Utara masuk babak baru. Kejati NTB menaikkan status penanganan kasusnya ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi dipanggil untuk pemeriksaan. “Ini masih Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) umum. Belum ada tersangka,” ucap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan Rabu, 25 November 2020.

Penerbitan Sprindik ini menandai dimulainya pemeriksaan saksi-saksi. Mereka yang diklarifikasi di tahap penyelidikan akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan. Diantaranya Direktur RSUD KLU, Kabid pada RSUD KLU selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, pejabat  layanan pengadaan, dan rekanan pelaksana. “Sudah ada saksi yang dipanggil diperiksa hari ini (kemarin). Di tahap penyidikan ini akan ada proses penyitaan, pemeriksaan, penetapan dan penahanan tersangka,” terang Dedi.

Dedi menyebutkan, jaksa penyidik sudah menemukan indikasi perbuatan pidana korupsi. Diperkuat lagi dengan indikasi kerugian negaranya yang didapat setelah menyelesaikan penghitungan teknis. “Nilai kerugian negaranya untuk saat ini belum bisa kami sampaikan,” pungkasnya. Kepala Unit Layanan Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (ULP LPSE) KLU Lalu Majemuk diperiksa kemarin. Dia mengaku hanya diminta menyerahkan dokumen. Dokuemen itu terkait lelang proyek IGD dan ICU.

“Bukan saya yang menentukan. Itu ada Pokja-nya. Saya hanya tanda tangan SK-nya saja. SK itu yang tadi saya serahkan,” ujarnya ditemui usai pemeriksaan. Proyek IGD dan ICU RSUD KLU diduga bermasalah sejak awal. Mulai dari pekerjaan yang tidak selesai sampai harus diputus kontrak. Sampai temuan BPK atas kelebihan pembayaran terhadap kekurangan pekerjaan.

Proyek ICU RSUD KLU ditender dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar pada APBD KLU tahun 2019. Proyek ini dikerjakan kontraktor asal Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama dengan kontrak Rp6,4 miliar. Sementara proyek IGD diputus kontrak menjelang akhir masa pengerjaan. Proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. (why)