Kasus IGD/ICU RSUD KLU 2019, Indikasi Modus Korupsi Pinjam Bendera

Dedi Irawan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan kasus proyek IGD dan ICU RSUD KLU sedang tahap penghitungan kerugian negara. Jaksa menemukan modus korupsi pelaksaaan pekerjaan pinjam bendera.

“Yang mengerjakan di lapangan bukan rekanan pemenang tender,” ucap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi akhir pekan lalu. Pinjam bendera ini bukan modus baru dalam indikasi tindak pidana korupsi. Pada praktiknya rekanan pelaksana menggunakan surat kuasa direktur rekanan pemenang tender.

Iklan

Meski demikian semua pihak yang terkait sudah diperiksa untuk menemukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. “Saksi-saksi sudah diperiksa,” imbuh Dedi. Namun, tim jaksa penyidik Pidsus sampai saat ini belum menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi proyek senilai total Rp11,5 miliar ini. “Nanti setelah lengkap hasil audit kerugian negara, penyidik akan menggelar ekspose,” terang Dedi.

Kejati NTB sudah menerima hasil audit kerugian negara kasus pembangunan IGD 2019. Kerugian negaranya mencapai Rp249 juta. Proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar.

Modus korupsi yang sementara ini sudah ditemukan yakni dugaan kelebihan pembayaran terhadap kekurangan pekerjaan. Kemudian temuan kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil cek fisik ahli konstruksi. Pengerjaan proyek ICU molor dari tenggat waktu sehingga diperpanjang kontraknya dengan adendum selama 50 hari pada Januari 2020. Sementara proyek gedung IGD diputus kontrak karena progres pekerjaan tidak sesuai dengan target. Proyek ini kemudian mangkrak.

Sementara proyek penambahan ruang ICU RSUD KLU ditender dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar. Proyek ini dikerjakan PT Apro Megatama dengan kontrak Rp6,4 miliar. “Yang kerugian negara ICU masih menunggu audit dari Inspektorat,” tandas Dedi. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional