Kasus Hukum Empat IRT, Jaksa Dukung Upaya ‘’Restorative Justice’’

Otto Sompotan (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Penanganan kasus hukum yang menjerat empat ibu rumah tangga (IRT) asal Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang, sudah masuk proses peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Praya.  Namun bukan berarti peluang penyelesaian melalui pendekatan restorative justice atau penyelesaian secara damai dan kekeluargaan, sudah tertutup.

“Penyelesaian melalui pendekatan restorative justice ini masih memungkinkan. Tinggal sekarang tergantung pada keputusan hakim, mau atau tidak,” terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), Otto Sompotan, S.H., kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, 24 Februari 2021.

Iklan

Diakuinya, peluang penyelesaian hukum yang lebih menitik-beratkan pada pemulihan kondisi guna terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri tersebut, masih terbuka lebar. Kunci dari itu semua ialah kemauan kedua belah pihak untuk berdamai. Kalau kedua belah pihak sempat untuk berdamai, tentunya hakim pasti akan mempertimbangkannya.

“Kalau kita pada posisi sangat mendukung dan mendorong upaya penyelesaian melalui pendekatan restorative justice tersebut. Tinggal sekarang, kedua belah pihak mau berdamai atau tidak. Setelah itu biar hakim yang memutuskan,” jelasnya.

Menurutnya, penyelesaian hukum melalui pendekatan restorative justice yang paling berkemanusiaan untuk kasus empat IRT tersebut. Tidak ada pihak yang kemudian bakal disalahkan atau dipersalahkan, karena kedua belah pihak sama-sama saling memaafkan dan meminta maaf. Tapi kalau kedua belah pihak atau salah satunya tidak mau berdamai, bagaimana prinsip restorative justice bisa diterapkan.

Otto mengatakan, langkah-langkah restorative atau upaya damai sebenarnya sudah dilakukan sejak perkara tersebut ditangani pihak kepolisian, bahkan upaya mediasi dilakukan sampai 9 kali. Tetapi tidak juga menemukan kata sepakat, sehingga perkara tersebut harus diproses secara hukum.

“Kita juga tidak bisa menyalahkan aparat kepolisian yang memproses perkara tersebut melalui proses hukum. Karena upaya mediasi yang dilakukan berulang kali, tidak kunjung menghasilkan kata sepakat. Pun demikian ketika perkara tersebut sampai di kejaksaan dan pengadilan, upaya damai masih terus dilakukan,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Otto juga mengklarifikasi terkait penahanan ke empat IRT oleh pihaknya. Bahwa sebelum dilakukan penahanan, pihaknya sudah memberikan ruang kepada ke empat IRT tersebut untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tetapi tidak juga diajukan, baik oleh ke empat IRT maupun keluarganya. Bahkan ke empat IRT tersebut sudah diberikan ruang untuk menunjuk pengacara. “Hari pertama ditahan sudah kita jelaskan hak-haknya. Begitu juga hari kedua dan ketiga, tapi tidak juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan,” terangnya.

Bahkan sampai-sampai jaksa sendiri yang mengkonsepkan surat permohonan penangguhan, tetap saja tidak diajukan, karena waktu itu tidak ada yang berani menjadi penjamin. “Kan tidak mungkin jaksa yang langsung menjadi penjamin,” tandas Otto.

Untuk itu, dengan sangat terpaksa jaksa harus melakukan penahanan. Itu pun hanya sehari, karena setelahnya ke empat IRT tersebut sudah menjadi tahanan hakim, baru bisa dipindahkan penahannya ke Rutan Praya. Sampai kemudian mendapat penangguhan penahanan setelah menjalani persidangan perdana, setelah ada permohonan penangguhan yang masuk.

“Kami tidak ada kepentingan dalam hal ini, sampai mau menahan ke empat IRT tersebut. Tapi untuk mendapat penangguhan penahanan ada prosedur dan syaratnya. Jaksa tentu tidak akan berani menangguhkan penahanan, tanpa ada surat permohonan. Kalau jaksa sampai menangguhkan penahanan tanpa ada surat permohonan, jaksa bisa dikenai sanksi,” pungkas pria asal Manado ini. (kir)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional