Kasus Honorer K-2, Dewan Tetap Tolak Intervensi Proses Hukum

Dompu (Suara NTB) – DPRD Dompu tetap menolak ikut intervensi proses hukum kasus pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS di Polda NTB. Dewan bisa terjebak kasus hukum bila ikut intervensi dan menyerahkan sepenuhnya pada penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos saat memimpin hearing bersama forum honorer K-2, pemerintah daerah (Pemda) dan Kapolres Dompu di ruang rapat terbatas, Rabu, 21 September 2016, menolak permintaan ketua forum THK2, M Syafrin yang mendorong DPRD Dompu mempertanyakan proses penyidikan kasus K2 di Polda NTB. Karena pemerintah daerah (Pemda) bersama tim verifikasi telah menyatakan hasil kerjanya yang menyatakan 134 dari 390 orang yang lulus tes tulis pengangkatan CPNS jalur honorer K2 batal demi hukum.

Iklan

“Jadi, bapak jangan menjebak kami. Itu urusan hukum. Lama – lama kita diikat orang. Yang saudara tanya, biar fokus soal SK. Sekda sudah jelaskan. Artinya ada rasa tanggungjawab yang luar biasa dari pemerintah. Persoalan itu (penyidikan oleh Polda), kalau terpenuhinya itu urusan sana. Kalau tidak terpenuhi, itu (juga) urusan sana.

Jangan membawa kita menghamabat urusan yang lain (penyidikan). Lama – lama kita semua ini masuk penjara. Ndak mau kita,” tegas Yuliadin, S.Sos yang memimpin hearing yang juga dihadiri oleh Kabag Ren Polres Dompu, AKP Herman mewakili Kapolres Dompu.

AKP Herman yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Dompu, di hadapan forum honorer menegaskan, proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kasus K2 berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan wajib bagi pihaknya untuk menindaklanjutinya.

“Dugaan ini apakah hasil nanti terbukti atau tidak, yang jelas kasus ini sedang kami tangani. Kasus ini telah diambil alih oleh Polda. Perkembangan kasusnya sampai saat ini tidak tahu,” kata Herman yang sempat menangani kasus ini sejak awal.

Namun Muttakun, presidium dewan penyelamat 390 CPNS honorer K2 pada kesempatan yang sama, menyatakan, menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polda NTB. Namun ia sendiri meminta komitmen pimpinan dan anggota Dewan untuk mengamankan 390 CPNS dari honorer K2. “Karena fungsi bapak – bapak mengamankan sebuah keputusan yang sudah lahir dari daerah,” pinta Muttakun.

Kepala BKD Dompu, Drs H Abdul Haris, MAP pada kesempatan yang sama, menegaskan, tahapan untuk diangkat menjadi PNS sudah dilalui termasuk prajabatannya. “Prosesnya sedang berjalan. (Itu pengangkatan jadi PNS) kewenangan PPK. Saya selaku staf akan menampung aspirasi untuk disampaikan ke pimpinan (Bupati),” tegasnya. (ula)