Kasus H. Muhir Masuk Pengadilan, Sudenom Segera Menyusul

Sudenom saat dikonfirmasi wartawan terkait keterlibatannya dalam kasus yang menjeratnya belum lama ini. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram menggeber lagi kasus dugaan pungli Kepala SD/SMP pada Dinas Pendidikan Kota Mataram, usai menuntaskan kasus fee proyek bantuan pascabencana pada dinas yang sama. Akhir Oktober ini, tersangka pungli, Sudenom bakal dilimpahkan ke pengadilan.

“Satu kasus sudah selesai, sebentar lagi kasus Sudenom juga selesai,” kata Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana pekan lalu.

Iklan

Saat ini jaksa Pidsus sedang melengkapi pemberkasan tersangka Sudenom, setelah melakukan serangkaian penyidikan dengan memeriksa saksi dan menyita barang bukti.

“Kasusnya sedang pemberkasan. Intinya di masa kepemimpinan saya tidak ada kasus yang ‘ulang tahun’,” tegasnya. Ulang tahun yang dimaksudnya itu yakni kasus menunggak diselesaikan bertahun-tahun.

Dia menegaskan, penuntasan kasus memberikan kepastian hukum baik dalam penanganannya maupun terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Contohnya, tersangka Sudenom yang terpaksa diberhentikan dari jabatannya yaitu Kepala Disdik Kota Mataram. Meskipun tersangka tidak dilakukan penahanan.

“Dia tidak ditahan karena alasan sakit. Kooperatif juga, di kasus Muhir juga dia tetap hadir waktu diperiksa sebagai saksi,” kata Sumedana.

Mantan Kadisdik Kota Mataram, Sudenom ditetapkan tersangka atas dugaan pungli terhadap puluhan Kepala SD/SMP se-Kota Mataram tahun 2018 ini.

Sebanyak 60 saksi Kepala SD/SMP di Kota Mataram sudah bersaksi di hadapan jaksa penyidik. Mereka menjelaskan soal pungutan yang ditarik tersangka.

Sudenom diduga meminta setoran dari Kepala SD/SMP di Kota Mataram. Awalnya diduga meminta dari total 140 sekolah.

Total besaran pungutan selama tahun 2017 lalu mencapai Rp120 juta. Jaksa penyidik masih menggali arah penggunaan uang hasil pungutan.

Tersangka diduga meminta setoran dari kepala sekolah mulai Rp1,5 juta sampai Rp2,5 juta setiap sekolah. Uang pungutan yang terkumpul dari hasil audit jaksa mencapai Rp120 juta.

Atas perbuatannya itu, Sudenom dijerat pasal 5 dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 30/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (why)