Kasus GNE, Polda NTB Surati Inspektorat Minta LHP

Ibnu Salim dan Syamsudin Baharudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mulai bergerak untuk melakukan identifikasi informasi terkait dugaan penyimpangan anggaran pada PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Surat ke Inspektorat Provinsi NTB dilayangkan, untuk meminta dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

LHP tersebut diminta, karena tertuang di dalamnya data-data terkait hasil audit pengelolaan keuangan PT. GNE. Sebelumnya, Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus terkait pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini. Sebab sebelumnya ada laporan dugaan penyimpangan senilai Rp3,1 miliar.

Iklan

‘’Sekarang kita masih koordinasi dengan Inspektorat dulu. Minta LHP auditnya,” kata Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin kepada Suara NTB kemarin.

Dengan LHP itu, menjadi dasar pihaknya untuk melakukan penelusuran awal. Jika dalam temuan Inspektorat itu terdapat indikasi penyimpangan awal, hanya tinggal dilakukan tindak lanjut penyelidikan. “Tapi kalau mau penyelidikan, tinggal tunggu dulu hasil Inspektorat itu,” jelasnya.

Bagaimana jika hasil dari Inspektorat tidak ditemukan penyimpangan? Pihaknya yakin apapun hasil Inspektorat, tetap objektif dan profesional. Namun terlepas dari ada atau tidak temuan, penyelidikan akan tetap dilakukan. “Kita akan jalan terus,” ujarnya.

Merespons keinginan Polda NTB itu, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si menyambut positif  keinginan Polda NTB tersebut. Namun  demikian, permintaan itu belum bisa dipenuhi, sebab pemeriksaan masih berjalan. “Pemeriksaan oleh tim internal kami kan masih berjalan. Jadi belum ada LHP yang diterbitkan,’’ kata Ibnu Salim.

Jika sudah rampung, pihaknya akan mengawali koordinasi dengan Gubernur NTB sebagai atasan langsung.

“Nanti kalau sudah jadi LHP-nya, kami akan sampaikan ke Pak Gubernur dulu,” ujarnya. Setelah itu, apa yang jadi petunjuk gubernur

Bisa jadi, dokumen itu juga akan dikoordinasikan dengan Polda NTB dan dipenuhi sesuai kebutuhan. Disadari Ibnu Salim, sudah ada kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihaknya selaku Aparatur Pengawas  Internal Pemerintahan (APIP) dengan  Kepolisian. Jika memang ada permintaan, maka praktis akan diberikan sesuai keputusan dalam PKS tersebut. Hanya saja, katanya, sesuai PKS yang sama, harus diawali dengan audit Inspektorat.

Kasus GNE terkait dengan dugaan kebocoran anggaran mencapai Rp3,1 miliar, merupakan temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI), diperkuat dengan hasil audit independen.  Dugaan kerugian daerah itu, akumulasi dari temuan sejak 2015, 2016 sampai 2017. Kasus ini kemudian mencuat setelah dilaporkan ke Inspektorat dan diminta dilakukan audit investigasi. Sejumlah pihak dipanggil untuk klarifikasi, baik para direktur aktif maupun mantan direktur sampai bendahara.

Ibnu Salim menambahkan, pihaknya masih berusaha merampungkan hasil audit investigasi. Karena masih ada beberapa pihak yang belum tuntas diklarifikasi. “Masih berlanjut klarifikasinya. Mudahan dalam waktu dekat rampung, LHP baru kita keluarkan,” jelasnya. Sebelum LHP terbit, akan diawali membuat kesimpulan dalam gelar internal auditor. Jika ada kekurangan keterangan dan dokumen, akan  diisi dan dirampungkan dalam LHP dimaksud. (ars)