Kasus Gizi Buruk Meningkat, Program Ashar Harus Dievaluasi

Salah seorang anak penderita gizi buruk yang dirawat di RSUD Dompu, baru-baru ini. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Angka kasus gizi buruk di NTB pada 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, sepanjang 2018, angka gizi buruk mencapai 217 kasus.

Pemprov NTB diminta mengevaluasi program Aksi Seribu Hari Kehidupan (Ashar) yang pernah menjadi terobosan menekan angka gizi buruk di daerah ini. Kalangan anggota DPRD NTB meminta program yang sudah bagus tersebut ke depannya perlu dipoles lagi.

Iklan

‘’Gizi buruk itu tidak bisa kita selesaikan dari ujung. Tetapi bagaimana pencegahan itu lebih penting. Maka program-program selama ini yang sudah bisa dianggap mencegah terjadinya gizi buruk harus dapat dilanjutkan dengan baik, disempurnakan,’’ ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS Kasdiono, SH dikonfirmasi disela-sela rapat paripurna di DPRD NTB, Jumat, 4 Januari 2019.

Komisi yang membidangi masalah kesehatan ini memberikan contoh program yang sudah cukup baik menekan gizi buruk adalah Ashar. Di mana, anak sejak mulai dalam kandungan sudah mulai didampingi oleh tenaga kesehatan. Pemprov NTB telah bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas kesehatan dalam menjalankan program Ashar ini. ‘’Maka program Ashar itu harus bisa dievaluasi lebih baik lagi,’’ kata Kasdiono.

Menurutnya, untuk menekan angka kasus gizi buruk harus dimulai dari aksi seribu hari kehidupan. Yakni sejak bayi berada dalam kandungan ibunya sampai lahir terus didampingi untuk memastikan kecukupan gizinya.

‘’Ndak bisa ujung-ujung orang mengalami gizi buruk. Semua ada proses. Dimulai dari usia hidup dalam kandungan. Maka Ashar itu awalnya dari situ. Baru kemudian lingkungan dan sebagainya. Banyak hal yang terkait, faktor lingkungan dan sebagainya. Kesadaran masyarakat juga,’’ katanya.

Kasdiono mengatakan, dirinya selalu menyoroti program Ashar tersebut. Bahwa program Ashar harus benar-benar terlaksana dengan baik. Rekrutmen tenaga pendamping juga harus benar-benar dilakukan.

‘’Jadi, ada kerjasama Pemprov dengan perguruan tinggi yang punya fakultas kesehatan. Sejauhmana mengevaluasi dan memantau kerja pendamping itu. Sehingga program Ashar itu penting,’’ ujarnya.

Meningkatnya kasus gizi buruk di NTB menjadi tantangan baru Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Kasdiono yakin NTB di bawah kepemimpinan Zul – Rohmi akan mampu menekan angka kasus gizi buruk di daerah ini.

‘’Ini tantangan baru. Tapi saya yakin, ini hanya tinggal dipoles saja untuk menjadi lebih baik. Dinas Kesehatan harus betul-betul fokus untuk itu. Kita optimis, ini pemerintahan yang baru. Akan lebih baik mewujudkan NTB Gemilang,’’ tandasnya.

Angka kasus gizi buruk tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, sepanjang 2018, sebanyak 217 kasus buruk ditemukan di 10 kabupaten/kota.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes NTB, Dra. Panca Yuniarti, Apt menyebutkan tahun 2017, kasus gizi buruk di NTB sekitar 187 kasus. Sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 217 kasus.

Panca Yuniarti mengatakan, penyebab gizi buruk tersebut banyak cacat bawaan seperti jantung, bocor jantung, Pneumonia Berat. Meningitis, Hepatitis , ISPA, Epilepsi,  Paru , Cerebral Palsy, Bronchitis Akut, Diare, Anemia dan lainnya.

Ia merincikan 217 kasus gizi buruk yang ditemukan pada 2018 terdiri dari laki-laki 109 kasus dan perempuan 108 kasus. Tiga kabupaten terbanyak kasus gizi buruk yakni Lombok Timur 38 kasus, Lombok Utara 36 kasus dan Lombok Barat 31 kasus. (nas)