Kasus Fiberglass, Dua Pejabat Bima Diperiksa Polda NTB

Mataram (Suara NTB) – Dua pejabat Pemkab Bima memenuhi panggilan penyidik Polda NTB Selasa, 19 Desember 2017. Mereka diperiksa terkait kalanjutan penyidikan kasus dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan sampan fiberglass di Bima untuk melengkapi berkas.

Pemeriksaan pertama dilakukan terhadap Adel Linggi Ardi, SE, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima. Yang bersangkutan dimintai keterangan sejak pagi hingga siang kemarin di ruang penyidik Subdit III Tipikor.

Iklan

Siang sekitar pukul 14.00 Wita, datang Kabid PUPR Dinas PU Kabupaten Bima  Haeruddin, ST.,MT. Keduanya akhirnya diperiksa di ruangan yang sama.

Tak ada komentar dari kedua saksi. Haerudin yang ditemui di loby Gedung Ditreskrumsus hanya menunjukkan surat panggilan untuk pemeriksaan.  ‘’Saya di panggil ke penyidik Subdit III,’’ ujarnya singkat.  Hingga berita ini ditulis sore kemarin, kedua saksi masih menjalani pemeriksaan.

Sementara Kasubdit III Tipikor Ditreskrumsus Polda NTB, AKBP Mustofa, SIK menyebut, akan ada 14 saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan. Pemanggilan saksi dilakukan bertahap, “Kemarin tiga orang, hari ini empat orang,” kata Mustofa, namun enggan merinci nama saksi tersebut.

Pemeriksaan kemarin diakuinya berkaitan dengan upaya melengkapi berkas perkara kasus Sampan Fiberglass yang diusut sejak 2013 lalu. Dimana kerugian negara sesuai temuan BPKP mencapai Rp 159,8  juta dari pagu anggaran Rp 1 miliar. Pengadaan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bima Tahun 2012.

Dalam kasus ini, penyidik baru menetapkan satu orang tersangka, TR yang menjabat sebagai Kepala BPBD Kabupaten Bima. Saat itu, TR adalah pejabat PU Kabupaten Bima yang posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus  ini.

Sementara ini menurut Kasubdit III, pihaknya fokus pada pemeriksaan saksi-saksi sesuai dengan petunjuk jaksa. Dalam petunjuk jaksa pada Kejati NTB sebelumnya, meminta pihaknya memanggil sejumlah pihak terkait dengan pengadaan sampan tersebut. Tujuannya untuk menguatkan bukti dan keterangan saksi.

“Jadi fokus saya hari ini dan selanjutnya, memanggil saksi lagi untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Itu saja,” tegas pengganti AKBP Bagus Satrio Wibowo ini.

 Tidak banyak yang bisa dikomentari Mustofa soal penanganan perkara ini. Karena bagaimana pun juga menurut dia, kasus ini merupakan warisan dan harus dituntaskan.

Menjelang akhir tahun yang sudah hitungan pekan, penyidiknya akan berusaha menuntaskan  tunggakan kasus ini, agar segera bisa dilimpahkan ke  jaksa tahap dua.  Sehingga tahun depan bisa diajukan ke persidangan.

‘’Bagaimana pun kondisi saat ini, saya fokus untuk selesaikan tunggakan kasus ini dulu,’’ pungkasnya.

Kasus sampan fiberglass ini bergulir sejak 2012 lalu di Sat Reskrim Polres Bima Kota. Namun akibat penanganannya yang lamban,  Polda NTB kemudian menarik kasus ini tahun 2016 lalu. Indikasi dugaan korupsi pada mark up anggaran pengadaan. Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ir. Nggempo yang juga Kadis PU Kabupaten Bima.  KPA dan tim PHO sudah pernah diperiksa dalam kasus ini, termasuk rekanan pemenang tender pengadaan sampan yang kini mangkrak itu.

Pasal yang diterapkan sementara  dalam  kasus ini, Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Mustofa, belum ada pasal 55 tentang keikutsertaan orang lain dalam kasus ini. Tersangka tunggal sementara adalah TR. (ars)