Kasus Fahri Hamzah, Politisi PKS NTB Minta Negara Hormati AD/ART Partai

Mataram (suarantb.com) – Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKS, H. Fahri Hamzah, SE terkait pemecatan yang dilakukan DPP PKS kepadanya mendapat respon langsung dari Politisi PKS NTB yang juga Ketua Komisi Kebijakan Publik PKS NTB Johan Rosihan. Menurutnya, dengan ikut campurnya negara pada persoalan rumah tangga PKS sama halnya dengan negara tidak menghormati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS.

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB itu mengatakan persoalan tersebut akhirnya menjadi hal yang sangat dilematis, khususnya bagi PKS. Karena keputusan partai melalui AD/ART sebagai payung  hukum tertinggi partai harus berhadapan dengan payung  hukum negara berupa proses pengadilan. Sementara persoalan yang sedang terjadi murni persoalan rumah tangga PKS.

Iklan

“Sekarang yang menjadi dilema adalah negara tidak menghargai AD/ART kami sebagai partai. Anggap saja PKS sebagai sebuah entitas hukum. Negara minta Fahri dikembalikan menjadi anggota PKS, sementara PKS ada AD/ART. Rumah tangga yang hanya kesepakatan hati saja nggak bisa kita paksa apalagi partai yang ada AD/ART-nya,” terang Johan, Jumat,16 Desember 2016.

Selain itu, Johan juga menyesalkan tindakan Fahri yang membawa persoalan partai tersebut ke ranah hukum. Pasalnya sebagai sebuah partai, dalam AD/ART  PKS sudah jelas mengatur semua hal yang menyangkut tata cara menjalankan roda organisasi kepartaian. Fahri selaku politisi yang telah lama menjadi bagian dari keluarga besar PKS diminta untuk tak berpura-pura tidak tahu tentang semua mekanisme partai yang berlaku tersebut.

“PKS ini kan partai kader, sistem pengkaderannya jelas. Mulai dari masuknya, penjenjangamnya, segala macam sudah jelas. Fahri jangan pura-pura tidak tahu. Sekarang yang menjadi soal membawa persoalan ini ke hukum negara,” bebernya.

Terlepas dari itu, karena saat ini persoalan tersebut sudah masuk pada ranah hukum negara, dan tengah ditangani DPP PKS maka hal itu tidak akan berpengaruh banyak bagi kinerja PKS. Saat ini, ia bersama semua kader PKS khususnya di NTB tetap fokus untuk menjalankan tugas memajukan partai.

“Itu keputusan pengadilan dan DPP sudah mengambil banding. Kita sudah memberikan arahan pada kader kita untuk fokus mengerjakan kerja-kerja partai,” katanya.

Karena tidak semestinya, lanjut Johan, ulah satu orang lantas membuat semua kader PKS menjadi tersita konsentrasinya. Oleh karenanya, ia mengatakan persoalan tersebut tetap menjadi pekerjaan DPP PKS yang  membidangi persoalan hukum.

“Kita nggak mau persoalan satu orang, PKS goyang secara keseluruhan. Karena dalam hal ini DPP sudah membentuk badan Hukum. Biarlah Fahri berurusan dengan DPP. Kita fokus aja dengan konsolidasi-Konsolidasi Internal. Karena ada atau tidak kasus itu kita tetap bergerak saja seperti biasa. DPP pun hanya tim hukum saja yang berurusan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, gugatan hukum dilayangkan Fahri Hamzah untuk menyikapi putusan DPP PKS yang memecatannya. Dalsm prosesnya menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akhirnya memutuskan agar PKS menganulir pemecatan Fahri, baik sebagai kader PKS, anggota maupun pimpinan DPR RI.

Sebelumnya Politikus PKS yang juga Pimpinan DPR RI asal Kabupaten Sumbawa itu menulis surat terbuka kepada seluruh kader PKS usai gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pemecatannya dari partai. Dalam suratnya, Fahri Hamzah berharap dapat segera berbenah dan fokus pada kerja membesarkan kembali PKS.

Sementara untuk konflik Fahri Hamzah dengan partai yang membesarkan namanya itu dimulai ketika PKS memecat Fahri sebagai kader. Dalam perjalanannya Fahri kemudian mengajukan gugatan pada April 2016 yang lalu. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here