Kasus Empat Proyek Fisik RSUD KLU 2019, Indikasi Pengaturan Proyek Terus Ditelusuri

Tomo Sitepu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Satu rekanan memenangkan tiga dari empat proyek fisik RSUD KLU tahun 2019. Indikasi pengaturan proyek ini masih terus didalami. sebab, tender merupakan mekanisme terbuka. Sementara rekanan memenangkan tender berulang di satu instansi patut dicurigai sebagai modus kasus korupsi.

Apalagi, proyek tersebut di RSUD KLU sebagian diantaranya bermasalah. Ada yang mangkrak. Ada pula yang menjadi temuan kerugian negara dalam audit BPK. “Kita lihat dari proses pengadaannya. Karena ini kan bukan e-catalog. Ini kan pelelangan,” kata Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu, kemarin. Proyek penambahan gedung rawat inap kelas I, II, dan III yang ditender dengan pagu anggaran Rp5,15 miliar. Proyek di tahun 2019 ini diikuti 22 peserta tender. Pemenangnya PT Apro Megatama dengan harga penawaran Rp4,87 miliar.

Iklan

Kontraktor tersebut juga memenangi tender pembangunan gedung farmasi dengan penawaran Rp3,98 miliar. Proyek gedung farmasi ini ditender dengan pagu anggaran Rp4,16 miliar. Proyek lainnya yang dimenangi kontraktor asal Sulawesi Selatan ini yakni pembangunan proyek penambahan ruang ICU RSUD KLU ditender dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar. Kemudian PT Apro memenangi kontrak Rp6,4 miliar.

Satu proyek lain yakni Proyek lain penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar.  Mengenai indikasi pengaturan proyeknya, Kajati menerangkan masih perlu pendalaman saksi-saksi lagi. “Itu belum kita lihat. Kalau memang mereka punya kapasitas untuk mengerjakan itu, kenapa tidak. Kalau juga karena penawarannya paling baik,” kata Tomo.

Untuk proyek penambahan gedung rawat inap dan gedung farmasi, penanganannya masih di tahap penyelidikan. Sementara proyek penambahan ruang ICU dan gedung IGD sudah di tahap penyidikan. “Itu kan ada empat. Dua masih lidik. Dua sudah sidik,” imbuhnya. Indikasi kerugian negara sedang diaudit Inspektorat Provinsi NTB. Khususnya terhadap proyek ruang ICU dan gedung IGD. Sisanya, proyek gedung farmasi dan gedung rawat inap sedang audit investigasi setelah pengecekan fisik. “Kalau yang kerugian Rp30 juta itu kan hanya dari sebagian proyek saja. Sisanya masih diaudit,” tutup Kajati.

Dalam kasus ini, sejumlah saksi yang diperiksa itu antara lain Direktur RSUD KLU dr Syamsul Hidayat; pejabat pembuat komitmen pada RSUD KLU; pejabat Unit Layanan Pengadaan KLU; konsultan perencana; konsultan pengawas; rekanan pelaksana; dan permintaan keterangan ahli pidana serta ahli konstruksi. (why)

Advertisement ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional