Kasus Empat IRT, Keadilan Restoratif Tidak Tercapai Jika Mediasi Gagal

Prof. Amiruddin. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kasus perusakan gudang tembakau UD Mawar Putra. Namun, kasus ini tetap menyeret empat ibu rumah tangga (IRT) sebagai terdakwa. Upaya keadilan restoratif melalui berbagai mediasi selalu kandas. Maka pilihannya melalui jalan terakhir, yakni penegakan hukum.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Mataram Prof. Amiruddin mengupasnya dengan merujuk pada Surat Edaran Kapolri No8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Iklan

“Jika salah satu pihak tidak mau berdamai, maka penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif adalah tidak memenuhi syarat formil,” urainya Selasa, 23 Februari 2021. Syarat formil dimaksud yakni akta pernyataan perdamaian.

Empat terdakwa yakni Nurul Hidayah, Martini, Fatimah, dan Hultiah diduga melakukan tindak pidana perusakan barang sehingga didakwa pasal 170 KUHP. Dugaan pidana itu menimbulkan kerugian material Rp4,5 juta seperti diterangkan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Praya, Senin lalu.

“Meskipun secara yuridis pasal yang dipersangkakan adalah tidak termasuk tindak pidana ringan seperti pasal Pasal 364 KUHP, 373 KUHP, 379 KUHP, 384 KUHP, 407 KUHP & 482 KUHP, dan nilai kerugiannya tidak lebih 2,5 juta rupiah (Vide Perma No. 2 Tahun 2012),” jelas Amir.

SE Kapolri No8/2018, sambung Amir, menentukan syarat materil dan syarat formil dalam penanganan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice. Syarat materiilnya antara lain tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat; tidak berdampak konflik sosial.

Kemudian, adanya pernyataan semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum. Kemudian SE itu menganut prinsip pembatas. Kepada pelaku, kata Amir, yakni tindak kesalahan relatif tidak berat.

“Yakni kesalahan atau mensrea (niat jahat) dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan elaku bukan residivis,” terangnya.

Prinsip pembatas terhadap tindak pidana merujuk pada proses penyelidikan dan penyidikan sebelum surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dikirim ke penuntut umum.

Sementara, syarat formilnya, antara lain surat permohonan perdamaian pelapor dan terlapor; surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisiahan para pihak yang berperkara. “Dalam hal ini ditandatangani pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat diketahui oleh atas penyidik,” jelas Amir.

Kemudian syarat formil lainnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadailan restoratif; pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.

“Semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia,” tegas Amir.

Menurut Amir merujuk pada kasus empat IRT tersebut, Kejati NTB dengan perspektifnya sendiri menjelaskan bahwa di samping sarat obyektif yaitu ancaman pidana dari pasal yang persangkakan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, juga para tersangka tidak kooperatif. “Itu alasan jaksa menahan empat ibu rumah tangga itu,” sebutnya.

Sementara, Polda NTB dengan perspektifnya, menurut Amir, juga memberikan penjelasan bahwa penyidik Polri memang tidak melakukan penahanan sejak kasus ditangani di tahap penyelidikan, penyidikan, sampai pelimpahan tahap dua.

“Penyidik Polri telah berupaya melakukan mediasi dengan dengan pendekatan restorative justice sebagaimana SE Kapolri itu, namun salah satu pihak tidak bersedia untuk berdamai,” jelasnya.

Sembilan Kali Gagal Mediasi

Kasus perusakan gudang tembakau ini dipicu polemik penolakan operasional UD Mawar Putra. Polemik sudah mencuat sejak awal Agustus 2020. Warga Dusun Eyat Nyiur menuding aroma menyengat gudang produksi tembakau menyebabkan sesak napas yang diderita sebagian warga.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan, Polres Lombok Tengah memediasi para pihak sebanyak sembilan kali. Namun tidak berhasil. Tidak ada mufakat. “Namanya, musyawarah kan mencari mufakat,” terangnya dikonfirmasi di tempat terpisah, Rabu, 23 Februari 2021.

Sejumlah mediasi yang digelar tidak membuahkan hasil. Mediasi pertama pada 3 Agustus 2020, pemilik UD Mawar Putra, H. M. Suardi menyanggupi permintaan warga yang sakit karena diduga menghirup zat kimia operasional gudangnya.

Tetapi delapan hari berselang, 10 Agustus 2020, Suardi melaporkan dugaan perusakan gudang ke Polsek Kopang. Perdamaian sebelumnya batal karena pelemparan itu dianggap melanggar kesepakatan.

Selanjutnya, pada 8 September 2020, warga lalu menyampaikan pendapat ke DPRD Lombok Tengah. Poinnya mengenai permintaan penutupan UD Mawar Putra karena menurut warga menyebabkan polusi udara dan gangguan kesehatan.

Dua hari kemudian, DPRD Lombok Tengah turun ke lokasi gudang tembakau UD Mawar Putra. Tetapi tidak ditemukan aktivitas dengan bau yang mengganggu seperti disampaikan dalam dengar pendapat.

Selanjutnya, diputuskan lagi mengenai upaya mediasi lanjutan sebagai hasil pertemuan antara Komisi II DPRD Lombok Tengah, Camat Kopang, dan Kades Wajageseng. Warga bersama LSM Lira bersikeras meminta penutupan gudang tembakau dengan ancaman aksi unjuk rasa apabila tidak dipenuhi.

“Pada Oktober lalu juga telah dilaksanakan mediasi di Polsek Kopang dan tidak menghasilkan kesepakatan. Tokoh masyarakat di sana mengatakan bersedia menghentikan permasalahan apabila pemilik gudang mencabut laporan,” sebut Artanto.

Sampai akhirnya mediasi pamungkas di Polres Lombok Tengah. “Tapi tetap tidak ada jalan tengah. Usai gagal mediasi, terjadi aksi pelemparan sehingga membuat para pekerja takut dan menghentikan aktivitas pekerjaan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Tengah,” tandasnya. (why)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional