Kasus Empat IRT, JPU Tempuh Langkah ‘’Restorative Justice’’

Kejari Loteng memediasi empat IRT dalam kasus pelemparan gudang pabrik pengolahan tembakau milik H.M. Suardi, Jumat, 5 Maret 2021.(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus empat ibu rumah tangga (IRT) asal Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang, memutuskan untuk menempuh upaya pendekatan restorative justice setelah dakwaannya ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Praya, dalam sidang perkara dugaan pelemparan gudang pabrik pengolahan tembakau milik H.M. Suardi tersebut, Senin, 1 Maret 2021. Keempat IRT dan pelapor, Jumat, 5 Maret 2021 pun dimediasi untuk berdamai, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng).

“Mediasi ini merupakan bagian dari pendekatan restorative justice yang kita tempuh dalam menyelesaikan kasus hukum yang melibatkan empat IRT ini,” sebut Kepala Kejari Loteng, Otto Sompotan, S.H.M.H., kepada wartawan usai mediasi.

Iklan

Dalam proses mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Hasil kesempatan tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Kejati NTB, untuk kemudian dilanjutkan ke Jaksa Muda Pindana Umum (Jampidum). Setelah ada persetujuan, baru kemudian pihaknya menyeluarkan putusan penghentian penyidikan terhadap empat IRT tersebut.

JPU bisa saja mengambil langkah hukum lain atas keputusan majelis hakim PN Praya tersebut. Tapi pendekatan restorative justice dinilai sebagai solusi terbaik dalam penyelesaian perkara ini. Dan, secara aturan itu dibolehkan. Apalagi kedua belah pihak juga sudah sepakat untuk berdamai. “Pemidanaan sebagai solusi akhir kalau persoalan hukum tidak bisa selesai dengan cara damai. Selama para pihak sudah merasa memperoleh rasa keadilan, tidak perlu ada proses hukum lagi,” imbuh Otto.

Pihaknya berharap kesempatan damai bisa dipegang teguh oleh kedua belah pihak. Terutama oleh empat IRT yang sebelumnya sudah menjadi terdakwa, supaya tidak mengulangi kembali perbuatannya. Kalau itu diulangi, bisa-bisa diproses hukum lagi. “Perdamaian ini memang tanpa syarat. Tapi kita berharap kejadian yang sama tidak terulang kembali,” tandasnya.

Terpisah, anggota tim kuasa hukum IRT dari Koalisi Nyalakan Keadilan bagi IRT, Yan Mangandar, S.H., menyambut bagi langkah restorative justice tersebut, meski bisa dikatakan terlambat. Karena semestinya langkah itu bisa dilakukan jauh sebelum keempat IRT ditahan dan harus menjalani persidangan di PN Praya. “Terlambat memang, tapi ini sudah bagus. Dan, kita sambut baik,” terangnya.

Kedepan pihaknya berharap pendekatan restorative justice tersebut bisa lebih diutamakan dalam penyelesain kasus hukum yang masih bisa didamaikan. Bahwa proses hukum sebagai pilihan terakhir, dari semua proses yang ada. Karena tidak semua kasus hukum harus diselesaikan melalui proses hukum. “Proses hukum itu harusnya menjadi langkah yang paling terakhir. Setelah upaya damai dan mediasi tidak menyelesaikan perkara hukum yang terjadi,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Relawan Sahabat Anak, Joko Jumadi yang turut mendampingi empat IRT saat mediasi di kantor Kejari Loteng tersebut. Bahwa pendekatan restorative justice harusnya bisa menjadi alternatif utama penyelesaian perkara hukum. Kecuali kasus-kasus hukum yang memang tidak bisa diselesaikan melalui proses restorative justice.

“Prinsipnya kalau memang bisa dimediasi dan didampaikan kenapa harus melalui proses hukum. Terpenting para pihak sudah bisa memperoleh rasa keadilan, sehingga tidak harus diselesaikan secara pidana,” pungkas Joko. (kir)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional