Kasus E-KTP, Tim KPK Sempat Ambil Data Dukcapil Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) – Publik saat ini sedang dihebohkan dengan kasus e-KTP yang telah masuk persidangan. Pasalnya disebut banyak pejabat yang diduga terlibat dalam kasus yang merugikan negara mencapai angka triliunan rupiah itu. Saat KPK melakukan penyelidikan atas kasus ini, sekitar akhir 2015 lalu, tim KPK sempat mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram dan mengambil data ke sistem milik Dinas Dukcapil. Demikian disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan kepada Suara NTB, Jumat, 10 Maret 2017.

Ridwan mengatakan saat itu dirinya tak diwawancarai oleh tim KPK. “Mereka ndak wawancara sama saya. Mereka langsung masuk ambil data ke sistem. Kabid-kabid yang diwawancarai. Alat-alatnya diperiksa,” jelasnya. Ridwan tak merinci lebih jauh data apa saja yang dihimpun tim lembaga anti rasuah itu.

Iklan

Selain memeriksa alat-alat berkaitan dengan proses perekaman maupun pencetakan e-KTP yang ada di Kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram, tim KPK juga memeriksa alat perekaman yang ada di enam kecamatan. Saat itu Ridwan menyebut sekitar tujuh orang tim KPK turun langsung ke Kota Mataram. “Waktu itu ditanya di sini (Mataram) ada berapa kecamatan, kami beritahu ada enam kecamatan dan mereka langsung turun melakukan pemeriksaan” paparnya.

Kota Mataram menjadi salah satu lokasi uji petik tim KPK saat proses penyelidikan kasus e-KTP ini masih berlangsung. Selain Mataram, ada juga beberapa kabupaten lainnya di NTB. “Beberapa daerah itu diambil sampling dari 34 provinsi di Indonesia,” ujarnya.

Ridwan mengatakan pemerintah daerah tidak ada kaitannya dengan kasus e-KTP itu. Pemerintah daerah hanya menerima alat dari pemerintah pusat seperti pemindai retina mata, pemindai sidik jari, kamera, card reader, dan lainnya. Untuk perangkat komputer, Ridwan mengatakan ada yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat dan ada yang dibeli sendiri oleh Dinas Dukcapil. “Kita di daerah hanya menunggu perintah. Melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,” terangnya.

Pihaknya belum mengetahui apakah secara jangka panjang kasus e-KTP yang sedang bergulir di pusat itu akan berdampak terhadap daerah, khususnya terkait penerbitan dokumen kependudukan. “Saya tidak tahu kalau untuk jangka panjang apakah ada dampaknya,” ujarnya.

Kendati demikian pihaknya mengimbau kepada warga agar tidak perlu risau dan khawatir. Perekaman maupun pencetakan e-KTP akan tetap menjadi prioritas dalam rangka memenuhi hak masyarakat memperoleh dokumen kependudukan. “Warga tidak usah khawatir. Kalau ada masalah kami yang tangani di dalam, bagaimana agar warga bisa mendapatkan haknya mendapat KTP elektronik. Warga tak perlu risau,” tandasnya. (ynt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here