Kasus Dugaan Korupsi SDN 7 Terara Tutup Buku

Selong (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Penghentian penyidikan kasus pembangunan gedung sekolah tersebut lantaran dinilai tidak cukup bukti untuk dilanjutkan sampai proses persidangan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 9 Desember 2016, Kajari Selong, Tri Cahyo Hananto mengungkapkan, penghentian penyidikan kasus ini masih dalam proses pembicaraan. Meskipun demikian, katanya, sangat besar kemungkinan kasus itu dihentikan karena bukti yang ada dalam penanganan kasus tersebut tidak cukup sehingga tidak bisa ditindaklanjuti sampai proses persidangan.

Iklan

“Kasus SDN 7 Terara saya hentikan, karena tidak terdapat cukup bukti serta tidak memungkinkan untuk disidangkan,” jelasnya.

Dalam penanganan kasus tersebut, Kajari mengungkapkan pihak sudah bekerja maksimal dengan memeriksa sejumlah pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan gedung SDN 7 Terara senilai Rp 762 juta yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 baik ditingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Selain itu, ditahap penyidikan pihaknya sudah turun langsung ke TKP mengecek kondisi bangunan gedung sekolah dengan melibatkan tim ahli, namun dari hasil penyidikan itu sama sekali tidak ditemukan kerugian negara.

“Sama sekali tidak ada kerugian negara yang ditemukan, sehingga penanganannya juga tidak bisa paksakan. Maka dari itulah penyelidikan kasus SDN7 Terara saya hentikan,” tegasnya.

Menurut Tri Cahyo Hananto, pembangunan SDN 7 Terara itu masuk ke ranah hukum karena saat proses pembangunan, pihak sekolah dan pelaksana terlibat konflik atau beda pendapat yang berkepanjangan.

Kendati demikian, katanya, bukan berarti ada oknum yang melakukan tindak pidana korupsi meskipun persoalan itu diselesaikan secara hukum.  “Jadi semua terakomodir, tidak ada kesalahan yang terdapat di dalamnya. Bahkan kepentingan anak sekolah saat ini sudah terlayani. Hanya saja, pada saat proses pembangunan itu ada perbedaan pendapat sehingga persoalan itu dibawa ke ranah hukum,” paparnya.

  Konsinyasi Pembebasan Lahan, Dinas PU Titip Rp 570 Miliar Lewat Pengadilan

Adapun, sejumlah pihak terkait yang paling menonjol dan terlibat dalam pembangunan SDN 7 Terara, diantaranya Kadis Hubkominfo Lotim, Mahsin, S.Pd, MM saat menjabat sebagai Kadis Dikpora Lotim sekaligus berkapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), salah satu Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Ridwan Bajeri, SH dari Partai Amanat Nasional (PAN) serta mantan Kepala Unit Dikpora Kecamatan Terara, H. Sabarudin yang sudah diperiksa beberapa kali oleh penyidik di Kejari Selong.

Selain itu, beberapa pihak terkait lainnya seperti penitia pembangunan, Kepala Desa Terara, komite sekolah serta beberapa pihak lainnya juga sudah dimintai keterangan. Namun, dari pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi itu, penyidik sama sekali tidak menemukan bukti yang cukup sehingga penyelidikan dihentikan. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here