Kasus Dermaga Gili Air Tersendat Hitungan Kerugian Negara

Widy Saputra. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kasus dermaga Gili Air tahun 2018 yang sudah menyeret lima tersangka belum selesai penanganannya. Berkas tersangka sudah dikembalikan lagi untuk kedua kalinya. Penyidik diminta memperkuat rumusan pidana korupsi yang dijeratkan pada para tersangka.

“Berkasnya sudah di kita lagi. Dikembalikan,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Widy Saputra, kemarin.

Iklan

Dia mengatakan, tim penyidik sedang mengupayakan pemenuhan berkas perkara. Caranya dengan memeriksa kembali saksi-saksi. “Itu yang sedang kita lengkapi. Petunjuk jaksa,” ucapnya.

Polda NTB sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu. Yakni mantan Kabid pada Dishublutkan KLU berinisial AA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); konsultan pengawas berinisial LH dan SW; serta rekanan pelaksana proyek berinisial ES dan SU.

Berkas para tersangka itu sebelumnya dilimpahkan kali pertama ke jaksa peneliti Kejati NTB pada November 2019. Berkasnya dikembalikan lagi lantaran penghitungan kerugian negara tidak rinci. Hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB masih terlampau umum.

Widy mengatakan, untuk keperluan pemenuhan petunjuk jaksa, penyidik akan berkoordinasi lagi dengan auditor. Namun dia mengatakan bahwa tidak perlu penghitungan ulang audit kerugian negara tersebut. “Intinya penyidik sedang bekerja,” pungkasnya.

Diketahui, proyek dermaga Gili Air dibiayai dengan anggaran dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017. Proyek itu ditender dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar. Proyek dikerjakan dengan kontrak sebesar Rp6,28 miliar. Kerugian negara dalam kasus itu berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan NTB yakni sebesar Rp1,24 miliar. (why)